Mitra Terkini
Terkini.id, Makassar– Habiburrahman Anggota DPR Komisi III menyampaikan anggaran percetakan kalender DPR sebesar Rp 955 Juta telah mempengaruhi nama baik dewan.
Ia pun meminta agar Sekretariat DPR segera menindaklanjuti sorotan masyarakat mengenai hal ini.
“Ini keluhan kami, sekjen MPR dan tadinya sekjen DPR, tapi sekjen DPR enggak dibahas di sini, mulai dari soal kalender, soal gorden, soal pengecatan gedung dan lain sebagainya,” kata Habiburokhman pada rapat kerja Komisi III, Senin 28 Agustus 2022, lalu, seperti dilansir Kompas.com.
Ia juga meminta agar tidak mencemari nama baik DPR dengan adanya kebijakan yang membuat sorotan publik.
“Maksud saya poinnya, kerja bapak-bapak itu memengaruhi kami, memengaruhi nama baik kami, mohon ditindaklajuti dengan maksimal,” lanjutnya.
DPR Anggarkan Rp 955 Juta dari APBN 2022 untuk Cetak Kalender.
Menanggapi keluhan politikus Partai Gerindra itu, Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir meminta agar Habiburokhman menyampaikan hal itu kepada anggota Komisi III lainnya yang bertugas di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR.
“Kalau DPR bisa titip kawan-kawan kita di BURT, ketuanya pak Agung (Agung Budi Santoso), wakilnya pak Dim (Achmad Dimyati Natakusumah),” ucap Adis Kadier.
Habiburokhman pun kembali berbicara dan mengingatkan bahwa akibat perencanaan pengadaan kalender hingga gorden, anggota Dewan menjadi bahan bulan-bulanan masyarakat.
Padahal, menurut dia, hal tersebut tidak menjadi urusan dari anggota Dewan.
“Siap ketua, kita dibully gara-gara, sesuatu yang bukan urusan kita,” tutur Waketum Gerindra itu.
Menanggapi masukan tersebut, Adies Kadir mengatakan hal itu akan ditindaklanjuti olehnya sebagai pimpinan Komisi III.
Ia menyarankan agar dilakukan rapat internal yang membahas perencanaan pengadaan kalender hingga gorden. Adapun rapat tersebut akan dilakukan oleh Komisi III dengan pimpinan BURT yang ada di Komisi III.
“Segala macam (BURT) kan di sini semua. Jangan sampai pak Habiburokhman kawan kita di komisi 3 itu dibully gara-gara gorden ya,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, DPR menganggarkan Rp 955 juta untuk mencetak kalender. Adapun anggaran itu berasal dari APBN 2022.
Dikutip dari situs lpse.dpr.go.id, Minggu (28/8/2022), nama dari tender ini adalah ‘Pencetakan Kalender DPR RI’. Kode tendernya ialah 739087.
Tender pencetakan kalender ini telah dibuat pada 23 Agustus 2022. Saat ini, tahap tender telah mencapai pengumuman pascakualifikasi.
Adapun pengadaan barang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR, anggarannya tertulis mencapai Rp 955 juta.
“Tahun anggaran APBN 2022. Nilai pagu paket Rp 955.737.000. Nilai HPS paket Rp 901.875.000,” tulis situs tersebut.
Proyek ini menuai kritik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). Peneliti Formappi Lucius Karus minta proyek kalender ini untuk dihentikan atau dikurangi anggarannya.
“Proyek kalender ini harus dihentikan atau dikurangi anggarannya. DPR sesekali bisa mengadakan kalender sederhana sekaligus mau memperlihatkan kepedulian mereka kepada rakyat,” kata Lucius saat dihubungi, Sabtu (27/8), dikutip dari CNN.
Kenaikan harga BBM, kata Lucius, jelas memperlihatkan kondisi perekonomian yang sulit sehingga pemerintah terpaksa mengeluarkan kebijakan yang tidak populis.
Dia mengatakan di tengah kondisi seperti itu, sulit rasanya memahami bagaimana kondisi perekonomian yang sulit itu tak memengaruhi rencana-rencana DPR yang akan menyedot anggaran negara untuk kebutuhan yang sama sekali tak ada kaitannya dengan perekonomian rakyat seperti pembuatan kalender.
“Jangankan menyumbang pikiran untuk membantu rakyat di tengah rencana menaikkan BBM, DPR justru terlihat seolah-olah menyindir rakyat dengan tetap bersolek pakai kalender mahal di hadapan situasi perekonomian sulit yang dihadapi bangsa,” kritik Lucius.
Penulis: Sahrul Pahmi
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.