Terkini.id, Jakarta – Fraksi Gerindra DPR RI meminta pemerintah bisa lebih memperhatikan masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.
Karena dengan anggaran yang tercantum dalam R-APBN 2021 yaitu anggaran PEN mencapai Rp356,5 triliun, yang diperuntukkan bagi skema-skema perlindungan sosial sebesar Rp110,2 triliun, dukungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar Rp48,8 triliun, pembiayaan korporasi Rp14,9 triliun, dan insentif dunia usaha sebesar Rp20,4 triliun
Fraksi Partai Gerindra DPR RI berharap, dengan anggaran sebesar itu, harus dipastikan masyarakat menengah ke bawah menjadi pihak yang menerima manfaat.
Hal ini penting, agar mereka tidak menjadi kluster baru penambahan jumlah masyarakat miskin.
Penyuntikan dana untuk BUMN juga harus cermat, agar modal kerja benar-benar digunakan secara produktif dan akhirnya berkontribusi pada pendapatan negara.
- Kabupaten Jeneponto Diguncang Dua Peristiwa Kebakaran Dalam Sehari, 1 Warga Meninggal Dunia
- Lanjutan Kasus Pungli hingga Miliaran di Dinas Perkimtan Gowa, Giliran Ketua Kadin Diperiksa di Polres
- Ketua DPRD Sulsel Siap Kawal Aspirasi BADKO HMI Sesuai Kewenangan Pemerintah
- Melihat Bagaimana Politik Mempengaruhi Akses dan Keadilan dalam Sistem Kesehatan di Indonesia
- Pemkot Makassar Siap Bersinergi Wujudkan Sekolah Unggulan SMP-SMA Boarding School
Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas RUU APBN Tahun Anggaran 2021 beserta Nota Keuangannya dari Fraksi Gerindra yang disampaikan Anggota Komisi XI Kamrussamad.
Menurut dia, apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo tentang Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi sebagai tema kebijakan fiskal tahun 2021.
“Dengan tema ini maka dijabarkan dalam Rancangan APBN TA 2021 ke dalam tempat arah kebijakan, mulai dari mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19,”bebernya.
Kedua, mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi.
“Dan ketiga, mempercepat ransformasi ekonomi menuju era digital; serta ke empat, pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi,”sambungnya.
Selain itu, dalam rancangan APBN 2021 Pemerintah menambahkan fokus pembangunan menjadi, kesehatan, pendidikan, pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, pembanguanan infrastruktur, ketahanan pangan, dukungan perlindungan social dan pembangunan pariwisata.
“Berharap pemerintah bisa mengutatamakan fokus pada ketahanan pangan,”tandasnya.
Karena salah satu implementasi atas arah pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 sebagaimana dimuat dalam lampiran UU Nomor 17 Tahun 2007.
“Dokumen ini menargetkan beberapa capaian dan/atau fokus pembangunan pada RPJMN 2020-2024, antara lain struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, dan sektor jasa,” urainya.
Masih kata dia, yang dituju adalah kedaulatan pangan, sehingga bila ini terpenuhi maka kebutuhan pangan kita dipenuhi dari kegiatan pertanian dalam negeri.
“Jadi tanpa import dan bisa jadi kita lebih unggul dai negara lain,” tutupnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
