Gandeng LPPI, Bank Sulselbar Target Jadi Bank Devisa Tahun Ini

Terkini.id, Makassar – Bank pembangunan daerah di Sulawesi Selatan dan Barat, yakni Bank Sulselbar, optimis bisa menjalankan fungsi sebagai bank devisa akhir tahun ini.

Dengan menjadi bank devisa, bank milik pemerintah daerah di Sulselbar ini bisa melakukan usaha perbankan dalam valuta asing, seperti transfer dalam mata uang asing ke keluar negeri, jual beli valuta asing, transaksi ekspor import, serta jasa-jasa valuta asing lainnya.

Bank Sulselbar melakukan kick off terkait bank devisa dengan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) pada Rabu 20 Maret 2019.

Kick off itu terkait dengan upaya LPPI sebagai konsultan untuk membantu Bank Sulselbar memperoleh izin dari OJK, dan mengawal bisnis Bank Sulselbar dalam hal pelayanan devisa.

“Dari sisi internal kita sudah siap. Karena itu tahun ini kita harap sudah ada izin bank devisa. Jika izin keluar, kita bisa melayani untuk Indonesia Timur,” kata Direktur Utama Bank Sulselbar, Andi Muhammad Rahmat.

Senior Vaculty LPPI, Elis Mudjiwati menyebutkan, ada beberapa hal yang sudah dipenuhi oleh Bank Sulselbar untuk menjadi Bank devisa.

Pertama dari sisi kinerja perusahaan yang sudah memenuhi syarat dari otoritas keuangan.

“Kedua, potensi daerah ini mendukung, dan ada dorongan dari Pemda selaku stakeholder utama Bank Sulselbar,” katanya.

Pihaknya juga melihat bisnis bank devisa di Sulsel itu prospektif. Bisa dilihat dari jumlah kantor cabang bank yang mencapai 945 di Sulsel, serta hampir semua bank punya perwakilan di daerah ini.

“Apalagi, pelabuhan di Makassar sudah membuka direct call atau pelayaran langsung untuk kegiatan ekspor,” katanya lagi.

Apa yang Dilakukan LPPI?

Menurut Elis, pihaknya nanti akan melakukan Feasibility Study atau studi kelayakan dengan melihta potensi-potensi calon nasabah yang bergerak di bisnis ekspor dan impor.

“Jadi selain syarat-syarat sepeti modal inti, dan kesehatan bank, feasibility study juga terkait transaksi devisa, manajemen risiko, hingga terkait dengan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme atau APUPPT,” katanya lagi.

Proses itu diperkirakan memakan hingga dua bulan, untuk bisa mendapatkan proses izin OJK. Sehingga, paling tidak tahun ini izinnya sudah bisa terbit.

Syarat yang Perlu Dipenuhi

Paling penting, selain mendapat izin OJK, bisnis devisa itu juga harus jalan dengan baik.

“Harus terkoneksi dengan bank-bank devisa internasional, punya kesiapan SDM, infrastruktur dan organisasi. Paling penting adalah terkait koor banking. Harus punya jalur komunikasi dengan perbankan internasional, punya korespondensi. Baik itu bank-bank BUMN yang punya cabang di luar negeri atau bank-bank asing untuk melakukan transaksi mata uang asing,” katanya.

Berita Terkait
Komentar
Terkini
Ekonomi

Sumatera Setelah Pemilu 2019

ADA proyek strategis yang sejak era SBY sudah digagas. Apa itu ? Sumatera tengah super kuridor. Itu proyek koneksitas antara Riau sebagai gateway ASEAN