Makassar Terkini
Masuk

Gandeng Pemerintah Desa, Gubernur Sulteng Keluarkan Regulasi Perlindungan Sosial Pekerja Rentan

Terkini.id, Makassar – Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi masyarakat rentan dan miskin desa se-Sulawesi Tengah dalam waktu dekat akan segera terealisasi. 

Hal ini dipertegas dengan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah nomor 566/306/DIS.NAKERTRANS tentang Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Masyarakat Rentan Desa Melalui APBDDes pada, Selasa 12 Juli 2022.

Dalam regulasi ini Gubernur meminta pemerintah daerah memastikan pemerintah desa mengoptimalkan pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui kewenangan desa, dan meminta pemerintah desa untuk mengalokasikan anggaran terkait perlindungan sosial ketenagakerjaan pekerja masyarakat miskin dan rentan, dimana tiap desa memberikan perlindungan kepada minimal 100 orang pekerja yang menjadi warganya.

Regulasi ini diterbitkan pada hari yang sama setelah Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura menerima kunjungan kerja Deputi Direktur Wilayah Sulawesi Maluku BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Mintje Wattu di Rumah Jabatan Gubernur Sulteng pada, Selasa 12 Juli 2021.

Dalam pertemuan itu, Rusdy mengatakan bahwa perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat adalah sebuah amanat Undang Undang Dasar 1945 dimana disebutkan negara memberikan perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia, dan ini termasuk didalamnya masyarakat pekerja, dan itu tidak hanya berlaku bagi masyarakat di kota saja tapi juga harus sampai ke pelosok-pelosok sampai ke desa-desa. Menurutnya pula, jika melalui program jamsostek, seluruh pekerja di wilayahnya akan terjamin dan terlindungi ketika terdampak risiko pekerjaan.

Menanggapi apa yang disampaikan Gubernur, Mintje Wattu mengapresiasi langkah-langkah dan kerjasama yang telah terbangun dalam kolaborasi meningkatkan cakupan perlindungan ketenagakerjaan di Sulawesi Tengah.

“Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan saat ini menjadi fokus pemerintah pusat, hal ini telah dituangkan dalam Inpres nomor 2 tahun 2021. Dan program ini sejalan juga dengan fokus pemerintah daerah untuk mengatasi kemiskinan,” jelas Mintje.