Hadiri Kunjungan Kerja Firli Bajuri, TP: Pengarahan KPK Berujung pada Kesejahteraan Masyarakat

Taufan Pawe hadiri Ketua Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Firli Bahuri

Terkini.id, Makassar – Ketua Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Firli Bahuri, melakukan kunjungan kerja di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dirangkaikan dengan Pencerahan Jajaran Pemerintah Daerah, Provinsi dan Kabupaten Kota se Sulawesi Selatan, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, 22 Januari 2020.

Pada pengarahan dan kunjungan kerja tersebut turut dihadiri Walikota Parepare, Taufan Pawe, Ketua DPRD Kota Parepare, Kapolres Parepare, Kajari Kota Parepare, Sekda Kota Parepare, Iwan Asaad, dan juga Kepala Inspektorat Kota Parepare, Husni Syam.

Walikota Parepare, Taufan Pawe, mengatakan, dengan jalur koordinasi dan arahan agar Insfektorat dan juga aparat penegak hukum, lebih kepada bagaimana peningkatan pengawasan sehingga menghindari terjadi pelanggaran hukum, maka kemudian dibutuhkan dalam melakukan pengambilan kebijakan.

“Selama ini kan memang banyak pihak sedikit-sedikit melakukan pressure dengan pengaduan dan juga menekan dalam setiap kebijakan, sehingga dengan adanya kebijakan pencegahan yang dilakukan KPK melalui jalur koordinasi dan komunikasi, maka bisa meningkatkan kebijakan Pemerintah yang lebih kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Parepare,”ungkapnya.

Taufan, menuturkan, jika selama ini melalui beberapa forum, dirinya memang kerap menjalin komunikasi dan konsultasi kebijakan, dalam melaksanakan tugas Pemerintahan.

“Kami juga telah berbincang-bincang sebelumnya dengan Ketua KPK melalui Forum APEKSI, dan memang hari ini KPK memberikan perannya untuk lebih kepada pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi,”urainya.

Sementara itu, Ketua KPK RI, Firli Bahuri, menjelaskan, jika selama ini memang ada beberapa kepala daerah, atau pejabat tinggi lainnya yang tersandung kasus Operasi Tangkap Tangan, maka kemudian kita melakukan pengarahan ini agar bagaimana Kepala Daerah dan Pejabat tinggi lainnya tidak memanfaatkan jabatannya untuk meraup keuntungan.

“Saya fikir dengan komitmen yang baik Pemerintah Provinsi Sulsel, dan komitmen Kepala Daerah serta pejabat tinggi agar tetap hati-hati dan memperhatikan setiap aturan dalam memgambil kebijakan, sehingga tidak terjadinya persoalan dalam setiap kebijakan yang ada, lebih bagus lagi jika melakukan jalur koordinasi kepada Pihak berwenang dalam setiap kebijakan, dianggap perlu untuk dikonsultasikan,”terangnya.

Firli, menuturkan, Kebijakan Pemerintah dalam setiap keputusan yang dihasilkan, jika tidak melabrak aturan yang ada, tentunya akan sangat menguntungkan bagi masyarakat, dan berapliasi pada kesejahteraan masyarakat.

Komentar

Rekomendasi

Bappeda Parepare Gelar Rapat Soal Hasil Pemetaan Renstra Perangkat Daerah

Pemkot Parepare Perpanjang Libur Siswa Hingga 14 April 2020

Pemkot Parepare Anggarkan Rp6,7 Miliar untuk Tangani Covid-19

Parepare Relokasikan APBD 2020 Fokus Untuk Penanganan Covid-19

Begini Cara Jitu Walikota TP Permudah Komunikasi dengan Bawahannya

Walikota TP Ingatkan Tenaga Medis Tangani Pasien Harus Ikuti Protokol Covid-19

Warga Parepare Dipantau Ketat Terkait Covid-19

Taufan Ajak Warga Parepare Saksikan News Line Plus “di Metro TV Hari Ini

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar