Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – 120 siswa Jambi terkatung-katung tidak dapat masuk SMA Negeri 8 Kota Jambi, hal itu disebabkan karena mereka tidak terdaftar di data pokok pendidikan (dapodik).
Unjuk rasa 120 siswa dan wali murid ini berlangsung di kantor Gubernur Jambi, untuk menuntut jalan keluar.
“Kami kecewa. 120 anak telantar tak bisa sekolah. Mereka menjadi korban ketidakbecusan gubernur ngurusin rakyat,” ujar Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Amir Akbar saat demo di depan kantor Gubernur Jambi yang dikutip dari Kompas.com pada hari Selasa, 4 Januari 2022.
Ia juga menerangkan bahwa solusi yang diberikan Pemerintah setempat, dengan menyarankan 120 siswa tersebut untuk pindah ke sekolah swasta dinilai memberatkan.
Pasalnya, anak-anak masuk sekolah negeri agar biaya yang dikeluarkan oleh orang tua murid tidak membengkak.
“Kalau sekolah swasta, anak-anak itu akan bayar SPP, uang ini, uang itu. Mereka orang miskin,” imbuh Amir.
Amir juga mengatakan bahwa hak 120 anak ini sama dengan anak-anak lainya, pasalnya mereka telah membayar uang sebesar Rp 3 juta sampai Rp 4 Juta kepada Kepala Sekolah.
Namun diduga dari pihak SMA Negeri 8 Kota Jambi terdapat pelaku korupsi, sehingga ratusan anak ini tidak terdaftar di dapodik.
Salah satu wali murid bernama Erlan (48) mengatakan bahwa anaknya juga berhak untuk masuk ke sekolah Negeri, dan berharap anaknya tidak dioper ke sekolah swasta karena ia mengaku tidak mampu untuk membayar biayanya.
“Kami kalau punya uang dari awal, kami akan sekolahkan anak kami ke swasta,” ujarnya.
Selain terkendala akan biaya, juga menimbang rumah Erlan yang dekat dengan sekolah, hanya berjarak 800 meter dengan rumahnya, sehingga harusnya saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) anaknya layak untuk diterima.
Karena tidak enak, pihak sekolah akhirnya mendata anak-anak yang memiliki rumah dekat dengan sekolahan, yang tidak diterima agar tetap bisa masuk PPDB asalkan dengan pembayaran kompensasi sebesar Rp 3 juta – Rp 4 juta.
Namun sayangnya, walaupun sudah membayar mereka tetap tidak bisa masuk SMA Negeri 8 Kota Jambi.
Salah satu siswa SMA N 8 Kota Jambi bernama Rey juga berharap permasalahan ini cepat selesai sehingga ia dan teman-teman yang dapat bersekolah kembali.
“Saya tidak masalah mau sekolah di negeri atau swasta. Tapi jangan sampai orang tua kami keluar uang lagi. Kemarin orang tua saya sudah keluar uang Rp 4 juta untuk masuk di SMAN 8 Kota Jambi,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman beranggapan bahwa, berdasarkan PPDB 2021 untuk SMA Negeri 8 Kota Jambi hanya mampu menampung sekitar 340 anak.
Sekda Jambi juga mengatakan bahwa jika 120 anak tersebut tidak mendapat dapodik, maka status mereka akan menjadi ilegal, sehingga mereka akan sulit untuk mendapatkan ijazah nantinya.
“Jika status siswa-siswi ini ilegal maka sangat tidak mungkin untuk mengeluarkan rapor dan ijazah nantinya,” jelasnya, yang dikutip dari Kompas.com pada hari Selasa, 4 Januari 2022.
Karena hal itu, Pemerintah sepakat untuk menyelamatkan 120 siswa tersebut, dengan cara dipindahkan ke sekolah swasta.
“Aturan harus ditegakkan dan tidak boleh dilanggar oleh pemerintah. Jadi bagi anak-anak yang namanya tidak tercatat di dapodik, dengan berat hati harus dipindahkan ke swasta,” jelasnya.
Karena kasus ini, Gubernur sudah memberhentikan Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Kota Jambi, sehingga tidak lagi menjabat sebagai Kepala Sekolah.
Sayangnya Pemerintah belum memiliki solusi, untuk 120 anak tersebut. Sudirman mengatakan bahwa terpaksa anak-anak itu harus pindah ke sekolah swasta dengan biaya di tanggung orang tua masing-masing.
Mengingat kemampuan keuangan daerah yang tidak bisa menanggung biaya sekolah 120 siswa.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.