Gubernur Sulsel Temui Massa Aksi UU Omnibus Law

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof Nurdin Abdullah menemui massa aksi UU Omnibus Law yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemprov Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Senin 12 Oktober 2020.

Terkini.id — Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof Nurdin Abdullah menemui massa aksi UU Omnibus Law yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemprov Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Senin 12 Oktober 2020.

Orang nomor satu di Sulsel itu menjelaskan bagaimana tentang UU Cipta Kerja atau Omnibus Law di tengah-tengah ratusan massa aksi. 

Dia mengaku, dirinya merupakan bagian dari dunia pendidikan, tentu akan berdiri bersama dengan adik-adik mahasiswa dibawah terik matahari, bersama Ketua DPRD Sulsel, Pangdam Hasanuddin dan Kabinda Sulsel. 

“Saya bagian dari dunia pendidikan, kebetulan diamanahkan menjadi Gubernur. Mohon didengarkan baik-baik, karena saya yakin dan percaya, kalau ada yang bertanya apa itu Omnibus Law pasti banyak yang belum mengetahui, termasuk kita semua ini karena ini baru,” ungkapnya. 

Sebelumnya, Nurdin Abdullah menjelaskan poin-poin penting dalam UU Cipta Kerja tersebut. Pertama, untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan mendapatkan izin secara gratis. 

Menarik untuk Anda:

Kedua, pendirian Perseroan Terbatas (PT) tidak diwajibkan lagi untuk menyetor sejumlah uang sebelum diberikan izin. 

Ketiga, pendirian koperasi tidak diwajibkan untuk memiliki anggota banyak sebagai syarat untuk diberikan izin membangun koperasi. 

“Apa sisi baiknya omnibuslaw ini? UMKM ini kita bisa buat digratiskan izin-izin. Kedua, membangun PT tidak lagi harus wajib menyetor 100 juta, membuat koperasi anggotanya juga tidak terlalu banyak,” jelasnya.

Begitu juga untuk teman-teman serikat pekerja mendapatkan perlindungan secara khusus soal pesangon. 

Menurut dia, sebelum Omnibus Law bagi perusahaan yang tidak membayar pesangon pekerja hanya sanksi perdata, sementara Omnibus law langsung kena pidana. 

“Harus teman-teman serikat tahu, kalau dulu pesangon tidak dibayarkan oleh perusahaan itu adalah undang-undang perdata, tapi dengan undang-undang Omnibuslaw ini pesangon nggak dibayar pidana. Itukan menguatkan,” urainya. 

Meskipun pekerja terkena Pemutusan Hak Kerja (PHK) memang ada pengurangan sebelumnya dibayar 32 kali gaji, di Omnibuslaw dikurangi menjadi 25 kali gaji. Pengurangan jumlah pembayaran pesangon ini menurut dia untuk mengurangi beban perusahaan, namun sisa pembayaran yang tidak dibayarkan perusahaan akan ditanggung asuransi. 

“Pesangon memang ini juga tentu harus kita pahami, bahwa yang tadinya di PHK diberikan 32 kali gaji, terus turun menjadi 25, itu untuk meringankan beban pengusaha, tetapi sisanya itu kewajiban negara untuk menambahkan lewat asuransi. Jadi ini sebenarnya kita ingin petik lahirnya Omnibuslaw ini cipta lapangan kerja memang tentu tidak semuanya bisa kita akomodir,” tutupnya. 

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Darmawangsyah Muin Berharap Adanya Perda Yang Mewakili Seluruh Aspirasi Masyarakat Sulsel

Haidar Majid Gelar Konsultasi Publik Ranperda Bantuan Hukum

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar