Masuk

Haram Membiarkan Ketidakadilan Dalam Distribusi Tanah, MUI Ingatkan Kewajiban Pemerintah

Komentar

Terkini.id, Makassar – Permasalahan tanah di dalam negeri mendapat perhatian Majelis Ulama Indonesia. Masalah tanah tersebut mulai dari kepemilikan hingga exsploitasi.

Maka Ijtima’ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2021 tentang Distribusi Lahan Untuk Pemerataan dan Kemaslahatan telah menjawab permasalahan tanah.

Hal ini ditegaskan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan dalam penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pusat Inkubasi dan Bisnis Syariah di Makassar 5 Desember 2022 dengan tema: Penguatan Ekonomi Dan Keuangan Syariah Menuju Ketahanan Negara Yang Berdaulat Dan Bermartabat”.

Baca Juga: MUI Sulsel Pastikan Aliran Bab Kesucian di Gowa Ajaran Sesat

Menurut Buya Amirsyah semua pihak harus mempunyai kesadaran kolektif untuk menyamakan pandangan (taswiyatul manhaj) dan kesatuan gerak langkah (tansiqul harakah) dalam memberikan solusi terkait masalah pertanahan yakni;

pertama, pengakuan hak milik atas tanah dan pengelolaannya tidak serta merta ada hak untuk menelantarkan dan eksploitasi berlebihan, oleh karena itu pemerintah wajib mencegah terjadinya hal tersebut;

kedua, pemerintah wajib memberi perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menghadapi sengketa terhadap hak kepemilikan atas tanah dan belum memiliki keputusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap (inkracht) serta dari penyerobotan, mafia tanah, dan dari kekuatan pemodal yang berdampak kepada peminggiran masyarakat kecil;

Baca Juga: Muhammad Assaewad Minta MUI Bersikap Tegas Soal Pernikahan Beda Agama: Jangan Sampai Dilegalkan!

ketiga, pemerintah wajib melarang pengalihan lahan produktif yang didayagunakan untuk kebutuhan pangan dan hajat hidup orang banyak kepada pemanfaatan lain, baik pribadi maupun korporasi yang menyebabkan terganggunya pemenuhan kebutuhan pokok;

keempat, Alih fungsi lahan harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar dan antisipasi terhadap dampak lingkungan serta pertimbangan tata ruang;

kelima, pemerintah wajib menjamin distribusi tanah untuk kebutuhan dasar masyarakat dan mewujudkan kemaslahatan yang berkeadilan;

keenam, pemerintah wajib menjamin setiap warga memperoleh akses terhadap tanah untuk kebutuhan pokoknya, dan Pemerintah haram membiarkan ketidakadilan dalam distribusi tanah;

Baca Juga: Gubernur Sulsel Serahkan Hibah Rp2 Miliar ke MUI dan Rp1 Miliar ke BAZNAS

Oleh karena itu dasar diharamkan, antara lain karena mengabaikan prinsip ke adilan yang asasi untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan bangsa.

Ketua Devisi Public Relation Pinbas MUI Sulsel, Waspada Santing mengungkapkan, dalam Rakornas tersebut Sekjen MUI Pusat, Dr. H. Amirsyah Tambunan, MA hadir menutup Rakornas Pinbas (Pusat Inkubasi Bisnis Syariah) MUI pada Senin, 5 Desember 2022 mlm di Hotel Pour Point, Makassar. Adapun Rakernas, berlangsung mulai Ahad 4 Desember 2022 dan diikuti utusan dari 20 provinsi.