Mitra Terkini
Terkini.id, Makassar – Pengelolaan sampah di Kota Makassar sudah berada pada tahap memprihatinkan. Pemakaian tempat pembuangan akhir atau TPA Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sudah berada di titik kritis.
Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2022 yang diperingati setiap 21 Februari mengangkat tema “Kelola Sampah Kurangi Emisi Bangun Proklim” harus jadi catatan bagi pemerintah untuk menuntaskan masalah menahun perkotaan.
Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar mendata setiap orang di Makassar menghasilkan sampah 0,6 kg per hari. Bila penduduk Kota Makassar sebanyak 1,5 juta maka menghasilkan 1.100 ton per hari di TPA Antang.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Aryati Puspasari Abady menuturkan bila tak ada pemilahan antara sampah organik dan anorganik maka beban Tempat Pembuangan Akhir atau TPA akan semakin berat.
“Sampah terbesar itu 56 persen dari sampah organik, sisa makanan,” kata Puspa, sapaannya, Senin, 21 Februari 2020.
Menurutnya, bila sampah dapat dikelola dengan baik, maka memiliki dampak positif terhadap permasalahan iklim.
Pengelolaan sampah, menurut Puspa, harus dimulai dari sumber utama penghasil sampah tersebut, sehingga emisi yang dihasilkan dapat dikurangi.
Tidak hanya itu, jika dikelola dengan baik, sampah dapat memberikan nilai ekonomi dan bermanfaat sebagai penghasilan bagi masyarakat.
“Sampah yang punya nilai ekonomi jangan buang di tempat sampah. Itu disalurkan ke bank sampah,” ucapnya.
Di sisi lain, Puspa mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan penyemprotan menggunakan Eco Enzim untuk menekan bau tak sedap di TPA.
Eco Enzim merupakan cairan alam serbaguna yang merupakan hasil fermentasi dari gula, sisa buah, sayuran dan air.
“Ini bisa mengurangi bau di TPA, kita akan teliti kualitas udara terlebih dulu sebelum penyemprotan. Kita mau lihat apakah ada perubahan signifikan terhadap kualitas udara setelah penyemprotan,” paparnya.
Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar Yeni Rahman mengatakan harus ada intervensi dari pemerintah kota memberi ruang masyarakat agar mengolah sampah organik jadi kompos.
“Sampah organik harus selesai di level rumah tangga agar tidak membebani TPA,” tuturnya.
Selain lewat pengomposan, Yeni mengusulkan proses biokonversi lewat maggot. Hal ini dapat mendegradasi sampah lebih cepat, tidak berbau, dan menghasilkan kompos organik, serta larvanya dapat menjadi sumber protein yang baik untuk pakan unggas dan ikan.
Proses biokonversi dinilai cukup aman bagi kesehatan manusia karena lalat ini bukan termasuk binatang vektor penyakit.
Kemampuan BSF mengurai sampah organik tak perlu diragukan lagi.
Maggot membutuhkan sampah organik untuk tumbuh selama 25 hari sampai siap dipanen. Maggot memiliki kemampuan mengurai sampah organik 2 sampai 5 kali bobot tubuhnya selama 24 jam. Satu kilogram maggot dapat menghabiskan 2 sampai 5 kilogram sampah organik per hari.
“Ini jadi tantangan kita mengolah sampah organik harus memiliki napas panjang karena ini persoalan mental dan nyali,” tuturnya.
Risma, Ketua Unit Bank Sampah Pasar Sambung Jawa mengeluhkan soal pengolahan sampah organik. Pasalnya, kata dia, warga lebih dominan tertarik mengolah sampah anorganik.
Warga, kata dia, berlomba-lomba bila berkaitan dengan sampah anorganik. Namun cenderung tak bersemangat untuk mengolah sampah organik lantaran ribet dan bau.
Ia pun berharap ada program dari pemerintah kota ihwal pemberdayaan masyarakat dalam mengolah sampah organik.
“Mereka berpikir lebih ringan kerjanya dan uangnya pun cepat. Kalau organik pengerjaannya lama untuk jadi kompos,” kata Risma.
Terpisah, Kepala Departemen Advokasi dan Kajian WALHI Sulsel, Slamet Riadi memaparkan kondisi eksisting pengelolaan sampah di Kawasan Strategis Nasional Mamminasata (Maros, Sungguminasa, Makassar, dan Takalar).
Menurutnya, penduduk KSN Mamminasata sebanyak 2.882.340 penduduk dan menghasilkan sampah sebanyak 0,817 ton per tahun. Tiap orang menghasilkan 0,51 kg sampah per hari.
“Artinya, volume sampah yang kita hasilkan itu jumlahnya meningkat drastis tiap tahun dan tidak didukung oleh kondisi TPA yang memadai baik dari sistem pengelolaan maupun infrastrukturnya.” ujarnya
Khusus Kota Makassar, Kepala Departemen Advokasi dan Kajian WALHI Sullel ini melihat bahwa implementasi pengurangan sampah plastik yang tertuang dalam Perwali No. 70 tahun 2019 tentang pengendalian penggunaan kantong plastik belum maksimal.
“Kota Makassar sudah ada aturannya dalam bentuk Perwali, namun itu belum maksimal untuk menekan produksi maupun pemakaian kantong plastik di masyarakat maupun industri,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Slamet Riadi juga menyoroti solusi permasalahan sampah dengan menjadikan sampah sebagai bahan baku energi listrik atau dikenal dengan istilah Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
“Dari kajian kami, PLTSa itu dari aspek anggaran sangatlah boros. Nah, dari aspek lingkungannya sekitar 70% hasil pembakaran sampah untuk energi listrik itu akan menghasilkan Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) yang masuk kategori B3 karena mengandung dioksin. Inilah yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan,” tegasnya.
Terkait dengan solusi, Slamet Riadi menjelaskan bahwa seharusnya anggaran yang besar untuk pembangunan PLTSa diarahkan untuk biaya penanganan sampah seperti pemilahan, pengumpulan, dan pengelolaan sampah.
“Karena kami yakini bahwa akar persoalannya adalah pada produksi sampah dan pemilahannya, jadi itu saja yang diperbaiki dengan menegakkan regulasi dan meningkatkan edukasi di level masyarakat,” ucapnya.
Pada situasi pandemi ini, WALHI Sulsel juga menyarankan agar tempat publik wajib menyediakan minimal tiga tempat penampungan sampah, yakni organik, non-organik, dan medis.
“Sampah jika tidak dikelola jelas akan mencemari lingkungan dan juga menjadi salah satu penyebab banjir di kota-kota besar, khususnya Makassar,” tutupnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.