Infografik: Hidup Mati KPK di Tangan Presiden Jokowi

Kartun jokowi, ilustrasi KPK
Ilustrasi pelemahan KPK.(terkini.id/hs)

Terkini.id, Makassar – Ada beberapa hal yang menjadi sorotan publik terkait revisi Undang-undang KPK yang akan dibahas di DPR RI.

Paling mengemuka adalah tindakan Presiden Joko Widodo yang menyetujui rencana DPR untuk merevisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. tanpa berkonsultasi ke pimpinan KPK.

Betapa tidak, di tengah duka warga Indonesia yang berkabung atas kepulangan Presiden Ketiga RI BJ Habibie, Jokowi meneken dan mengirim Surat Presiden (Surpres) revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) tersebut, pada Rabu 11 September.

Surpres itu isinya menyepakati revisi UU KPK dibahas di DPR.

Selain mengirim Surpres, Jokowi juga menunjuk dua Menteri untuk mewakili pemerintah pembahasan revisi UU KPK bersama dengan DPR.

Dua menteri yang diutus tersebut antara lain Menkumham Yasonna Laoly dan Menpan-RB, Syafruddin.

Apologi Jokowi

infografik jokowi, karikatur jokowi, ilustrasi KPK, kartun jokowi, kartun KPK

Di tengah sorotan publik, Jokowi memberi jawaban atas keputusannya tersebut.

Menurut dia, keputusannya itu dibuat untuk membuat KPK tetap kuat.

Empat poin yang ditegaskan Jokowi, antara lain pertama, dia tetap tidak setuju jika KPK harus memperoleh izin dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan.

“Misalnya ke pengadilan, tidak. KPK cukup memperoleh izin internal dari Dewan Pengawas untuk menjaga kerahasiaan,” jelas dia saat konferensi pers, Jumat 13 September 2019 lalu.

Kedua, Jokowi juga tidak setuju penyelidik dan penyidik KPK cuma berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan saja.

“Penyidik dan penyelidik KPK bisa juga beraal dair unsur ASN (Aparatur Sipil Negara yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lainnya. Tentu saja harus melalui prosedur rekrutmen yang benar,” katanya.

“Ketiga, saya juga tidak setuju bahwa KPK wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penuntutan. Karena sistem penuntutan yang berjalan saat ini sudah baik sehingga tidak perlu diubah lagi,” katanya.

“Keempat, saya juga tidak setuju perihal pengelolaan LHKPN yang dikeluarkan dari KPK diberikan kepada kementerian atau lembaga lain. Tidak, saya tidak setuju. Saya minta LHKPN tetap diurus oleh KPK sebagaimana yang berjalan selama ini,” katanya.

Kontroversi Jokowi

Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) Dr Syamsuddin Radjab SH MH mengungkapkan, pegiat antikorupsi harus mewaspadai bersekutunya parlemen, penegak hukum lainnya dan pemerintah yang dengan sengat memperlemah pemberantasan korupsi.

Beberapa yang dia soroti, seperti penyadapan yang harus izin tertulis.

“Itu tidak tepat karena Dewan Pengawas bukan atasan atau penyidik, dan bukan bagian dari institusi pro justisia. Selain itu, kedudukannya non struktural,” katanya.

Menurut Syamsuddin, jika berwenang memberi izin penyadapan maka dewan pengawas melenceng dari filosofi eksistensinya.

“Dalam soal izin penyadapan seharusnya hanya pada atasan penyidik KPK yakni pimpinan KPK,” katanya.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari mengungkapkan, Jokowi terlibat dalam upaya merevisi UU KPK tersebut. Hal itu bisa dilihat dari masa kerja DPR periode 2014-2019 yang akan segera habis.

“Bagaimanapun harus disadari, upaya mengubah UU KPK ada keterlibatan presiden sedari awal. Tidak mungkin itu keinginan dari DPR. Karena kan batas waktu yang sedikit tentu DPR tidak mungkin bekerja buru-buru kalau tidak ada sinyal dari Istana untuk melakukan perubahan UU KPK,” jelas Feri.

Feri juga menyebut bola panas revisi UU KPK ada di tangan Jokowi. Menurutnya, tinggal niat Jokowi untuk memilih melindungi KPK atau melindungi kepentingan sendiri dan partai politik.

“Tinggal niatan presiden apakah bersama masyarakat untuk melindungi KPK, tidak kemudian mengikuti kepentingan presiden sendiri dan partai politik pendukungnya,” tuturnya seperti dilansir dari detikcom.

Menurut dia, Jokowi bisa menarik perwakilan Menkum HAM dan Menpan RB dalam rapat pembahasan revisi Undang-Undang KPK serta membatalkan surat presiden. Tergantung Jokowi.

Berita Terkait
Komentar
Terkini