Salah Sebut Undang-Undang, Gugatan Mahasiswa Terhadap UU KPK yang Baru Ditolak MK

UU KPK
Ketua MK Anwar Usman. (Foto: Warta Ekonomi)

Terkini.id, Jakarta – Gugatan mahasiswa terhadap Undang-Undang (UU) KPK yang baru ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) lantaran permohonan tersebut dianggap salah konteks atau error of objectum.

“Permohonan para pemohon mengenai pengujian Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah salah objek. Permohonan para pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut,” kata Ketua MK Anwar Usman, seperti dilansir dari Detik, Kamis, 28 November 2019.

“Mengadili, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” sambung Anwar saat membacakan putusan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Kesalahan objek para pemohon tersebut, kata Hakim Konstitusi Enny Urbaningsih, yakni salah memahami UU No 16 tahun 2019.

“Setelah mahkamah membaca perbaikan permohonan dari para pemohon, ternyata Undang-undang Nomor 16 tahun 2016 yang disebut pemohon sebagai Undang-undang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak benar,” ujar Enny.

Menarik untuk Anda:

“Karena Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 adalah Undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian permohonan para pemohon berkenaan dengan Undang nomor 16 tahun 2019 merupakan permohonan yang salah objek,” jelasnya.

Diketahui, gugatan terhadap UU KPK yang baru diajukan oleh pihak mahasiswa Universitas Indonesia atas nama Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan beberapa orang lainnya.

Selain menggugat UU nomor 16 tahun 2019, mereka juga mengajukan uji materi terhadap UU nomor 30 tahun 2002.

Dalam gugatannya, pihak pemohon yakni mahasiswa menilai pembentukan UU KPK baru tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945.

“Menyatakan pembentukan UU tentang Perubahan atas UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945,” demikian isi gugatan para pemohon.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Penyembelihan Hewan Diprotes LSM Australia, Ulama: Datang dan Lihat Dulu Baru Komentar

LSM Australia Nilai Pemotongan Hewan di Indonesia Tak Manusiawi, Ini Reaksi Ulama Aceh

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar