Didemo Mahasiswa, Presiden Jokowi Tegaskan Tak Akan Cabut UU KPK

Jokowi
Presiden Jokowi pertimbangkan terbitkan Perppu untuk mencabut UU KPK. (Foto: istimewa)

Terkini.id, Jakarta – Menanggapi tuntutan mahasiswa di sejumlah daerah di Indonesia terkait pencabutan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mencabut UU KPK tersebut.

“Enggak ada (penerbitan Perppu),” kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dilansir dari Kompas, Senin, 23 September 2019.

Sementara untuk tuntutan mahasiswa terkait sejumlah RUU lainnya seperti RUU KUHP, RUU Minerbam dan RUU Pemasyarakatan, Jokowi menanggapi aspirasi para mahasiswa dengan meminta DPR menunda pengesahan RUU tersebut.

“Untuk kita bisa mendapatkan masukan-masukan, mendapatkan substansi-substansi yang lebih baik, sesuai dengan keinginan masyarakat. Sehingga rancangan UU tersebut saya sampaikan, agar sebaiknya masuk ke nanti, DPR RI (periode) berikutnya,” ujar Jokowi.

Diketahui, hingga saat ini mahasiswa dari sejumlah elemen mahasiswa se-Jabodetabek masih berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menarik untuk Anda:

Ribuan mahasiswa yang berasal dari sejumlah elemen mahasiswa se-Jabodetabek turun ke jalan berdemonstrasi menolak UU KPK dan pengesahan RUU KUHP.

Revisi UU KPK sebelumnya telah disahkan menjadi UU oleh DPR dan pemerintah dalam rapat paripurna pada Selasa, 17 September 2019, lalu.

“Yang satu itu (KPK) inisiatif DPR. Ini (RUU lainnya) pemerintah aktif, karena memang disiapkan oleh pemerintah,” kata Jokowi.

Pasca disahkannya revisi UU KPK tersebut, kritik bermunculan dari sejumlah pihak. Banyak yang menilai pengesahan itu dilakukan terburu-buru tanpa mendengarkan masukan dari masyarakat sipil dan unsur pimpinan KPK.

Selain itu, sejumlah pasal dalam UU KPK hasil revisi juga dinilai bisa melemahkan KPK. Misalnya KPK yang berstatus lembaga negara, pegawai KPK yang berstatus ASN, dibentuknya dewan pengawas, penyadapan harus seizin dewan pengawas, hingga kewenangan KPK untuk bisa menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Kendati revisi UU KPK teah disahkan DPR, namun sejumlah pakar hukum menyebut Presiden Jokowi masih bisa membatalkan undang-undang itu dengan jalan menerbitkan Perppu.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Video Detik-detik Polisi Bubarkan Acara KAMI Saat Gatot Pidato

Ini Alasan Polisi Bubarkan Paksa Acara KAMI Saat Gatot Pidato

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar