Revisi UU KPK Disahkan, Moeldoko: Jokowi Tetap Komitmen Berantas Korupsi

UU KPK
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) RI Moeldoko. (Foto: Suara)

Terkini.id, Jakarta – Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau revisi UU KPK resmi disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-9 DPR pada Selasa, 17 September 2019.

Revisi UU KPK ini sempat menuai pro-kontra di tengah-tengah masyarakat. Sejumlah pihak menilai jika revisi UU tersebut disahkan, maka akan melemahkan kekuatan KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Menanggapi disahkannya revisi UU KPK, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) RI Moeldoko meminta masyarakat untuk tidak memandang miring Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas disahkannya revisi UU tersebut.

Moeldoko juga menegaskan tidak ada yang berubah dari komitmen pemerintahan Jokowi dalam memberantas korupsi.

“Saya tegaskan bahwa Pak Jokowi selaku presiden sama sekali tidak ada niatan dan sama sekali tidak ingin mencoba untuk melakukan perubahan atas komitmennya untuk memberantas korupsi,” kata Moeldoko seperti dilansir dari Detik, Selasa, 17 September 2019.

“Ini harus dipahami oleh semuanya. Jangan ada pandangan-pandangan yang miring bahwa Pak Jokowi sekarang berubah, tidak komitmen dan seterusnya, tidak, saya katakan tidak,” lanjutnya.

Ia pun meminta masyarakat ikut mengawal perkembangan dari Undang-Undang KPK yang telah direvisi oleh DPR.

Menurutnya UU KPK sudah final meski pada proses revisi menuai kritik dan masukan dari masyarakat.

“Ya saya pikir ini sudah final ya, apa yang dihasilkan oleh DPR dalam sebuah proses panjang untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK ini, jadi walaupun melalui berbagai kritik, masukan, dan seterusnya pada akhirnya revisi sekarang ini sudah selesai,” ujar Moeldoko.

“Jadi menurut saya, karena ini produk hukum yang dihasilkan oleh DPR ya mari semua masyarakat Indonesia bisa melihat perkembangannya ke depan seperti apa,” tandasnya.

Moeldoko juga menegaskan bahwa Jokowi masih memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi.

Hal ini, kata Moeldoko, terbukti dari perbaikan yang diinginkan pemerintah setelah draf revisi Undang-Undang KPK dari DPR diterima.

Berita Terkait
Komentar
Terkini