Ingat, Gas Melon Tak akan Dijual Bebas Lagi di 2022

Terkini.id, Jakarta – Ingat, gas melon tak akan dijual bebas lagi di 2022. Dikenal juga sebagai gas melon, tabung gas LPG 3 kg atau tiga kilogram bakal tidak tersedia lagi pada tahun depan alias di 2022. Sehingga, ibu-ibu rumah tangga atau emak-emak, bersiap-siaplah tidak bisa mendapatkan gas LPG 3 kg di warung tetangga lagi.

Pasalnya, mulai tahun depan pula pemerintah berencana mengubah sistem penyaluran subsidi melalui gas LPG 3 kg.

Sejatinya, gas LPG 3 kg adalah barang bersubsidi yang sebenarnya hanya untuk masyarakat miskin. Kendati demikian, lantaran sistem penyaluran yang terbuka semua orang dengan mudah membeli gas LPG 3 kg.

Bahkan, banyak golongan orang mampu atau kelompok ekonomi menengah ke atas yang menggunakan gas LPG 3 kg.

Pemerintah sendiri akan memulai reformasi subsidi energi gas LPG 3 kg dari berbasis komoditas menjadi berbasis orang pada 2022. Subsidi berbasis orang ini dilakukan agar kualitas belanja negara semakin meningkat.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengungkapkan, subsidi akan lebih tepat sasaran dan diterima 40 persen masyarakat termiskin.

“Kita tahu, belanja negara harus semakin berkualitas. Reformasi akan dilakukan secara bertahap dan kita mulai di 2022 melanjutkan reformasi yang selama ini dilakukan,” terang Febrio dalam keterangan resminya kepada wartawan di Jakarta, Jumat 1 Oktober 2021.

Seperti dilansir dari kontan.co.id, Sabtu 2 Oktober 2021, tercatat pada 2022 anggaran subsidi energi mencapai Rp 134 triliun untuk subsidi energi seperti subsidi jenis BBM solar, subsidi elpiji tabung 3 kg, dan subsidi listrik.

Penyaluran subsidi berbasis orang pada 2022 dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan banyak aspek, khususnya kondisi ekonomi masyarakat.

“Jadi kalau ada belanja yang tidak baik, tidak efektif, misalnya perlinsos kita nyasarnya 40 persen termiskin, kalau ada program subsidi yang banyak dinikmati bukan yang 40 persen termiskin, itu harus di-reform,” beber Febrio.

Selanjutnya, ia mengatakan subsidi energi termasuk belanja human capital dari sisi perlindungan sosial. Menurutnya, APBN memprioritaskan cukup banyak anggaran untuk pembangunan SDM. Untuk belanja pendidikan, pemerintah mengalokasikan 20 persen dari total anggaran belanja.

Sementara itu, untuk kesehatan belanja harus lima persen dari total anggaran. Anggaran kesehatan ini sempat melonjak dengan porsi hingga sembilan persen dari APBN ketika pandemi Covid-19.

“Belanja ketiga dari human capital adalah perlinsos, yaitu belanja untuk menambah daya beli kelompok miskin dan rentan, kita kategorikan sebagai 40 persen termiskin. Tiga ini tadi sangar besar dan itulah prioritas pertama dari APBN kita,” imbuh Febrio.

Sebelumnya, dalam rapat paripurna Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akan melakukan upaya penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan melakukan verifikasi dan validasi secara reguler untuk pelaksanaan subsidi tersebut.

Pihaknya bakal mendorong pembangunan sistem yang terintegrasi dengan data sasaran penerima subsidi. Hal ini dilakukan untuk memastikan subsidi, termasuk subsidi energi dalam gas LPG 3 kg diberikan kepada golongan masyarakat yang perlu dilindungi.

Saat ini, pemberian subsidi kerap melenceng lantaran ketidakakuratan data. Data Kemenkeu mencatat, subsidi elpiji 3 hanya dinikmati 36 persen dari 40 persen masyarakat termiskin di Indonesia. Di sisi lain, 40 persen orang terkaya justru menikmati 39,5 persen dari total subsidi.

Subsidi berjalan dengan konsep harga yang tepat namun tetap melindungi masyarakat miskin dan masyarakat rentan.

“Dana yang berhasil dihemat akan digunakan untuk meningkatkan anggaran perlindungan sosial, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur,” ungkap Sri Mulyani.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.