Ini Alasan Kepala BPBD Beri Izin Toko Bintang Beroperasi di Tengah PSBB

Terkini.id, Makassar – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Muh Rusly yang memberi izin ke Toko Bintang untuk tetap beroperasi di tengah PSBB beralasan, Toko Bintang menyediakan perlengkapan elektronik.

“Kalau hape rusak atau apa (siapa yang sediakan). Jadi saya bilang betul juga. Saya bilang yang penting persyaratan-persyaratan dan Undang-Undang dalam Perwali dijalankan,” kata Rusly, Sabtu 25 April 2020.

Rusli mengatakan, Toko Bintang berjanji akan menjalankan aturan tersebut dan siap menerima sanksi pidana jika terbukti melanggar.

Baca Juga: Terawan Sebut Pengguna Vaksin Nusantara Tidak Perlu Booster, Netizen: Lawannya...

“Kalau physical distancing tidak dijalankan berarti dia melanggar kesepakatan,” kata dia.

Selain Kepala BPBD, Rusly juga menjabat Pelaksana Bidang Operasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Makassar.

Baca Juga: Omicron BA 4 dan BA 5 Beredar di Indonesia, Kemenkes:...

Lemahnya koordinasi dalam penanganan Covid-19 membuat sejumlah aturan tumpang tindih dan saling bertabrakan.

Jubir Gugus Tugas Covid-19 Kota Makassar, Ismail Hajiali mengakui, sejumlah persoalan yang terus bermunculan menjadi evaluasi bagi pemerintah kota.

Pelaksanaan PSBB di hari kedua, banyak toko yang masih buka, menjadi evaluasi tim gugus.

Baca Juga: Omicron BA 4 dan BA 5 Beredar di Indonesia, Kemenkes:...

Beberapa toko non bahan pokok bahkan mengantongi izin beroperasi, seperti Toko Bintang. Padahal, toko yang menjual aksesoris handphone tersebut tidak masuk dalam pengecualian Perwali, sebagai toko yang bisa beroperasi di saat pandemi Covid-19.

Perwali Nomor 22 Tahun 2020 tentang PSBB Kota Makassar

Pemerintah Kota Makassar telah mengeluarkan Perwali No 22 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berlaku mulai 24 April 2020.

Pasal 8 ayat 1 menyebut jenis pelaku usaha yang boleh beroperasi saat PSBB. Adapun sektor yang telah ditetapkan untuk tetap beroperasi, antara lain:

1. Kesehatan

2. Bahan pangan, makanan, dan minuman.

3. Energi

4. Komunikasi dan teknologi informasi, media cetak, elektronik, dan online.

5. Keuangan

6. Logistik

7. Perhotelan

8. Konstruksi

9. Industri strategis

10. Pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu

11. Kebutuhan sehari-hari.

Sementara, pasal 8 ayat 3 mengatur kewajiban tentang kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggungjawab restoran, rumah makan, atau usaha sejenis.

a. Dapat diambil hanya untuk dibawa pulang, dibawa melalui pemesanan, dan atau dengan fasilitas telepon atau layanan antar;

b. Menjaga jarak antrean berdiri atau duduk dengan jarak paling dekat 1 meter antar pelanggan;

c. Menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan untuk proses pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;

d. Menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan atau penjepit makanan untuk kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;

e. Memastikan kecukupan proses instalasi dalam pengolahan makanan yang sesuai standar;

f. Melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;

g. Menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun untuk pelanggan dan pegawai;

h. Melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan

i. Mengharuskan bagi penjamah makanan menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai petunjuk keselamatan dan kesehatan kerja.

Khusus, Pasal 12 menjelaskan soal pemenuhan kebutuhan pokok, adapun poinnya sebagai berikut:

(1) Pemenuhan kebutuhan pokok meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran dan atau pengiriman:

a. Bahan pangan atau makanan atau minuman;

b. Energi;

c. Komunikasi dan teknologi informasi, media cetak, media elektronik dan media online;

d. Keuangan, perbankan dan sistem pembayaran; dan atau

e. Logistik.

(2) Pemenuhan kebutuhan sehari-hari disetujui dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, diterbitkan:

a. penyediaan barang retail di:

1. Pasar rakyat;

2. Toko swalayan, berjenis minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di tengah perbelanjaan; atau

3. Toko atau warung kelontong.

b. Jasa pemulihan (binatu).

(3) Kegiatan pemenuhan kebutuhan sehari-hari disetujui pada ayat (2) huruf a dan b dibatasi jam operasional mulai jam 07.00 Wita sampai dengan jam 21.00 Wita;

(4) Dalam memenuhi pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud atas ayat (1) dan ayat (2), para pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan terkait kegiatan berikut:

a. Mengutamakan pemesanan barang secara daring atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;

b. Turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen dengan meningkatkan harga barang;

c. Melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;

d. Mlakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan pelanggan yang memasuki pasar atau toko serta memastikan karyawan yang sedang bekerja tidak mengalami demam ringan atau sakit.

e. Menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (jarak fisik) yang datang ke pasar atau toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter; dan

f. Melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan atau pembersih tangan (hand sanitizer) termasuk menyediakan fasilitas mencuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan perusahaan.

Bagikan