Ini Alasan Menkeu Sri Mulyani Tarik Anggaran Vaksin Daerah Rp 1,9 Triliun

Terkini.id, Jakarta – Ini alasan Menkeu tarik anggaran vaksin daerah Rp 1,9 triliun. Terkait penarikan dana anggaran untuk vaksinasi di daerah sebesar Rp 1,96 triliun yang tidak dijalankan, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto menjelaskan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

Berdasarkan penuturan kedua asosiasi itu, seperti dilansir dari CNBCIndonesia, Senini 19 Juli 2021, secara prinsip pemerintah daerah (Pemda) mendukung pelaksanaan vaksinasi. Sayangnya, Pemda kesulitan merealisasikannya lantaran vaksinator atau petugas yang menyuntikan vaksin tidak tersedia.

“Yang jadi pertanyaan kepala daerah itu, di mana nakesnya. Itu hal yang jadi perhatian bersama, termasuk rekan-rekan kami di Kemenkes,” terang Adrian dalam konferensi pers di Jakarta, Senin 19 Juli 2021.

Kendati demikian, saat ini pemerintah pusat memutuskan untuk mengambil alih pelaksanaan vaksinasi di daerah dengan melibatkan TNI, Polri, dan bidan BKKBN.

Saat ini, penganggaran untuk pelaksanaan vaksinasi di daerah tersebut, sebut Ardian, masih terus dikonsolidasikan Kementerian Keuangan. Berapa usulan dari Polri, TNI, dan BKKBN untuk pelaksanaannya. Anggaran tersebut nanti diambil dari DAU dan DBH di daerah.

“Terhadap upaya percepatan tersebut, nanti akan diambil dananya dari DAU dan DBH. Berapa vaksinator yang dilibatkan dan di daerah mana saja mereka dilibatkan,” imbuhnya.

“Dari situ kan dihitung unit cost, yang akan di-intersect, uangnya dibayarkan dulu dari APBN. Setelah dihitung vaksinator dari TNI, Polri dan BKKBN dan dananya dipotong dari DAU dan DBH,” sambung Ardian.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan rencana menarik anggaran sebesar Rp 1,96 triliun yang seharusnya bisa digunakan Pemda untuk melakukan vaksinasi.

Vaksinasi di daerah-daerah, jelas Sri Mulyani, akan dilakukan TNI, Polri, dan Bidan BKKBN. Dengan begitu target vaksinasi dua hingga tiga juta sehari bisa terealisasi. Adapun target TNI-Polri sebanyak 30 juta yang divaksin dan bidan BKKBN 37 juta yang divaksin.

“Ini berarti akan diberikan anggaran untuk vaksinasi dengan tenaga-tenaga tambahan Rp 1,96 triliun. Sebenarnya anggaran ini ada di daerah, namun selama ini tidak terjadi,” bebernya dalam konferensi pers di Jakarta Sabtu 17 Juli 2021 lalu.

“Mendengar keluhan TNI, operasi vaksin yang harus mengeluarkan dari anggarannya sendiri. Kita akan berikan dan anggaran di daerah akan ambil langsung sebelum kita transfer, namanya di intersect,” imbuh Sri Mulyani.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.