Ini 5 Tuntutan Aktivis Semarang Terhadap Penambangan Pasir Besi

Tulisan ini adalah kiriman dari Citizen, isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
Laporkan tulisan

Terkini.id, Semarang-Sejumlah Aktivis Mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Oi Toi kota Semarang menggelar Aksi unjuk Rasa, 25 November 2019 di kantor Polda Jateng Semarang, untuk menuntut Pemerintah Daerah Kabupaten Bima segera mengusir PT. JMK dari Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Kamis, 28 November 2019.

Menurut Che Abdel selaku Jendral lapangan, penangkapan terhadap ketiga aktivis peduli lingkungan hidup, yang menolak atas pengoperasian dan eksploitasi pertambangan pasir besi oleh PT. JMK di wera kabupaten bima NTB, adalah langkah keliru yang di lakukan oleh Pemda Bima maupun aparat kepolisian dan oknum Polpp.

“Dimana aparat penegak hukum ini melakukan tindakan represif serta pembungkaman terhadap ruang demokrasi, karena langkah yang demikian bagi kami sangat tidak mematuhi esensi dari demokratis, salah dan kontradiksi dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32 Tahun 2009 PPLH), menurut Pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum,” beber Abdel.

Sementara Abdel juga melanjutkan, Pasal 66 UU nomor 32 tahun 2009 PPLH bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata atas dasar undang-undang tersebut.

“Kami dari Jaringan Masyrakat peduli Oi Tui lota Semarang menilai penangkapan terhadap aktivis lingkungan hidup tidak patuh dengan dasar hukum Undang-Undang yang telah disebutkan diatas, dengan ini kami menuntut dan menyatakan sikap,” cecarnya.

Berikut isi tuntutan Aktivis, Pertama. Bebaskan ketiga aktivis peduli lingkungan hidup di Polres kota Bima. Kedua, Mendesak Bupati Bima untuk mencabut Surat Keputusan, 118.45/191/101/16/2012 tentang ijin eksploitasi PT. Jagad Mahesa Karya (JMK). Ketiga, Rehabilitasi wilayah tambang yang sudah dieksploitasi oleh PT. JMK. Keempat, Pecat Kepala POLPP Kabupaten Bima yang melakukan tindakan represivitas terhadap massa aksi aktivis lingkungan hidup di Desa Oi Tui Kecamatan Wera Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat (NTB). Kelima, Mendesak Menteri SDM Republik Indonesia untuk mengevaluasi pelaksanaan pertambangan di Wilayah Oi Tui Kecamatan Wera Kabupaten Bima NTB.

Komentar

Rekomendasi

Begini Cara Alfamidi Makassar Ajak Masyarakat Cegah Corona

Cegah Penyebaran Covid-19, Seleksi Penerimaan Polri 2020 Akan Dijadwal Ulang

MUI Kota Makassar Apresiasi Kerja LPBI NU Cegah Covid-19

Cegah Covid-19, “BKPRMI Bulukumba Peduli” Mulai Bergerak

Personil Tinggimoncong Siaga, Tutup Akses Jalan

Hadapi Situasi Darurat COVID-19, KLHK Protap Kesiapsiagaan Tenaga Medis dan Tenaga Pengamanan

Masif Cegah Covid-19, Disinfektan Divif 2 Kostrad Sasar Rumah dan Kantor

3 Truk dan 263 Kayu Olahan Illegal Diamankan Gakkum KLHK

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar