Istana Diduga Dorong Jokowi Tiga Periode, Pengamat: Rakyat Bisa Marah

Istana Diduga Dorong Jokowi Tiga Periode, Pengamat: Rakyat Bisa Marah

FD
Fachri Djaman

Penulis

Terkini.id, Jakarta – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menduga Presiden Joko Widodo (Jokowi) didorong sejumlah pihak di Istana agar melanjutkan masa kepemimpinannya menjadi tiga periode.

“Mungkin ada orang-orang di sekililingnya yang dorong-dorong Jokowi tiga periode, maju lagi di Pilpres 2024. Kebanyakan dari lingkaran Istana,” kata Ujang.

Ujang menilai, pihak di lingkaran Istana tersebut kembali mendorong Jokowi maju di Pilpres 2024 lantaran khawatir jika Jokowi lengser sebagai presiden maka pihak-pihak itu akan kehilangan kursi kekuasaan mereka.

“Kan jika 2024 nanti Jokowi sudah tak jadi presiden lagi. Mereka-mereka itu yang akan tergusur dari kekuasaannya,” ujar Ujang Komaruddin, Kamis 17 Februari 2021 seperti dikutip dari Pojoksatu.id.

Namun, Ujang tak bisa memastikan siapa saja tokoh atau aktor Istana yang menginginkan masa jabatan Jokowi menjadi tiga periode tersebut.

Baca Juga

Ia pun menilai, seandainya Presiden Jokowi benar-benar kembali maju di Pilpres 2024 maka rakyat dipastikan akan marah.

“Saya gak tau kalau yang ini. Yang pasti, kalau tiga periode rakyat bisa marah,” tutur Ujang.

Mengutip Hops.id, Ujang Komaruddin juga menilai demokrasi akan ‘cedera’ seandainya para pengambil kebijakan memaksakan Jokowi maju di Pilpres 2024 dengan mengamandemen UUD 1945.

“Saya kira tak akan sehat bagi demokrasi, jika dipaksakan tiga periode. Kan itu pasal pembatasan masa jabatan presiden 2 periode diatur dalam konstitusi, demi kebaikan. Kekuasan dibatasi itu agar tak korup. Kekuasaan yang terlalu lama dipegang seseorang itu cenderung korup, akan cenderung disalahgunakan,” jelasnya.

Adapun kondisi bangsa di bawah kepemimpinan Jokowi saat ini, menurut Ujang, tidak lebih baik dibanding sebelumnya. Terbukti, kasus-kasus korupsi dimasih terus merajalela mulai dari pusat hingga tingkat daerah.

“Saya kira bukti-bukti korupsi terjadi di mana-mana itu cukup banyak. Selain itu, indeks korupsi Indonesia juga meningkat. Apakah partai politik akan tinggal diam, jika ada pihak berupaya mengamandemen UUD1945 demi tujuan politik praktis,” ujarnya.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.