Jabat Kepala OJK Regional VI, Ini Langkah Pertama Nurdin Subandi

Terkini.id, Makassar – Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional VI Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) Muh. Nurdin Subandi menyebut hal pertama yang bakal dilakukan adalah melakukan evaluasi yang sudah dijalankan OJK selama ini.

“Melakukan pemetaan untuk meningkatkan peran OJK ke depan,” kata Nurdin saat ditemui di Sandeq Ballroom, Hotel Claro, Senin, 3 Februari 2020.

Penyampaian itu ia sampaikan usai dilantik menjadi pimpinan baru menggantikan Zulmi. Sebelumnya, Nurdin Subandi menjabat Direktur Pengawasan lembaga Jasa Keuangan OJK Regional IX Kalimantan.

Baca Juga: Awal 2022 Tetap Waspada Investasi Bodong, Berikut Ciri-Cirinya

Sebagai penerus, Nurdin Subandi menuturkan dirinya akan melanjutkan pencapaian pimpinan sebelumnya. Terutama, kata dia, melibatkan industri dan media.

Dia memaparkan, kedepan, OJK bakal berfokus pada tiga sasaran. Pertama, mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan. Kedua, memberi edukasi dan perlindungan pada konsumen. Terakhir, melakukan kegiatan lain seperti membangun kemitraan.

Baca Juga: Restrukturisasi Sulsel Capai 14 Triliun, Ekonom: Antisipasi Resesi Akibat Pandemi...

“Strategi awal untuk meningkatkan perekonomian sebagai Otoritas Jasa Keuangan yang membawahi seluruh industri,” paparnya.

Di tempat yang sama, Kepala OJK sebelumnya, Zulmi, mengakui bahwa saat ini literasi keuangan di pedesaan terbilang masih rendah.

“Kalau di kota sudah 38 persen, sudah jauh lebih bagus,” kata dia.

Baca Juga: Restrukturisasi Sulsel Capai 14 Triliun, Ekonom: Antisipasi Resesi Akibat Pandemi...

Selama ini, dia mengatakan belum seluruhnya terjangkau lantaran akses informasi yang terbatas.

“Kita ke daerah tapi agak ke kotanya, jadi memang ada ketimpangan. Ke depan, edukasi dan sosialisasi harus ditingkatkan,” ungkapnya.

Untuk itu, kata dia, pihaknya telah melakukan kerjasama dengan pihak kampus pada program KKN. Seperti memberi edukasi terlebih dahulu pada mahasiswa.

“Lalu kami minta mereka memberi penyuluhan di pelosok soal literasi keuangan kepada masyarakat,” paparnya.

Tahun ini, OJk menargetkan literasi keuangan di Indonesia meningkat 35 persen. Untuk itu, ia mengatakan, pemahaman soal investasi menjadi sangat penting di tengah maraknya penipuan.

“Jadi bukan hanya sekadar memikirkan hasil saja tetapi memahami tingkat risikonya. Contoh, arisan online, ritelnya tinggi tetapi siapa yang bertanggungjawab, risikonya tinggi,” ungkapnya.

Hingga saat ini, OJK telah menutup usaha hampir 2 ribu lantaran tak mendapatkan izin. Dia mengatakan Investasi ilegal juga telah tercantum di website OJK.

“Jadi masyarakat bisa melihat investasi apa saja yang ilegal, dan kalau masih belum jelas bisa menghubungi 157,” tutupnya.

Bagikan