Terkini.id, Jakarta – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) meminta jika ada yang menemukan pejabat pemerintah atau lainnya yang melakukan atau menerima suap, maka hal tersebut harus dilaporkan kepada dirinya.
Hal itu dikatakan Jokowi saat meluncurkan sebuah sistem online single submission (OOS) risk based approach (RBA) atau berbasis risiko di kantor badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) pada Senin, 9 Agustus 2021.
“Jika ada ada pamerintah yang tidak bersih, yang mencoba-coba laporkan pada saya,” ucapnya dikutip dari jaringan terkini.id, Suara.com.
Jokowi juga mengatakan bahwa pihaknya tidak mau lagi mendengar ada pejabat pemerintah yang terjerumus ke dalam kasus suap-menyuap, terlebih telah diluncurkannya sistem OSS berbasis risiko tersebut.
Ia menginginkan bahwa semua hal harus dilakukan secara terbuka dan transparan, sehingga bisa memudahkan para pengusaha.
“Saya tidak mau lagi mendengar ada suap. Semua harus dilakukan secara terbuka, secara transparan, dan memudahkan para pengusaha,” jelasnya.
“Saya tidak mau lagi mendengar ada kesulitan yang dihadapi oleh para pengusaha,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa reformasi kemudahan layanan perizinan bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha kepada para pelaku usaha di bidang mikro, kecil, dan menengah.
Jokowi juga mengungkap bahwa dengan adanya layanan sistem OSS tersebut bisa mendorong transformasi dari sektor informal menjadi formal serta dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan.
“Kemudahan layanan perizinan ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan berusaha bagi usaha mikro kecil menengah, mendorong lebih banyak wirausahawan baru, mempercepat transformasi sektor informal menjadi formal serta yang paling penting akan menciptakan lapangan kerja yang banyak,” jelasnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.