Jokowi Kembali Naikkan Iuran BPJS, MA: Sudah Dipertimbangkan

Mahkamah Agung/ ist

Terkini.id, Jakarta – Pemerintah akhirnya kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan dengan menetapkan Perpres yang baru yang diterbitkan Presiden Jokowi.

Seperti diketahui, kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebelumnya batal setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan Perpres 75 Tahun 2020 tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Akan tetapi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Perpres 64/2020 yang kembali menaikkan iuran BPJS.

Mengetahui Perpres baru tersebut, pihak Mahkamah Agung (MA) menyampaikan bahwa itu merupakan kewenangan pemerintah dan MA tidak ikut campur.

“Jika benar Presiden telah menerbitkan Perpres baru yang menaikkan (lagi) iuran BPJS, tentu sudah dipertimbangkan dengan saksama,” kata juru bicara MA hakim agung Andi Samsam Nganro, Kamis 14 Mei 2020 seperti dikutip dari detikcom.

Menarik untuk Anda:

Andi menegaskan bahwa Mahkamah Agung (MA) tidak akan ikut campur dan tidak akan memberi tanggapan. Sebab, hal tersebut merupakan wilayah kewenangan pemerintah.

“Sedangkan MA hanya berwenang untuk mengadili perkara permohonan hak uji materiil terhadap peraturan yang kedudukannya di bawah undang-undang, dan itu pun apabila ada pihak yang berkeberatan bertindak sebagai pemohon, yang mengajukan ke MA,” papar Andi lagi.

MA meyakini Presiden dalam membuat Perpres yang baru tentu sudah mempertimbangkan semua aspek. Sebab, kalau toh iuran BPJS itu harus dinaikkan untuk kesinambungannya.

“Namun tentu juga Pemerintah mempertimbangkan isi putusan MA yang membatalkan Perpres No 75 yang lalu,” kata Andi.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Erick Thohir Tegaskan BLT Rp 600 Ribu per Bulan Tak Berlaku untuk PNS

Manajer YouTuber Turah Parthayana Tak Menyangkal Soal Dugaan Pelecehan Seksual

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar