Jokowi Kembali Naikkan Iuran BPJS, MA: Sudah Dipertimbangkan

Terkini.id, Jakarta – Pemerintah akhirnya kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan dengan menetapkan Perpres yang baru yang diterbitkan Presiden Jokowi.

Seperti diketahui, kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebelumnya batal setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan Perpres 75 Tahun 2020 tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Akan tetapi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Perpres 64/2020 yang kembali menaikkan iuran BPJS.

Baca Juga: Terkait UU Ciptaker, Jokowi: Tetap Berlaku, Tanpa Satu Pasal Pun...

Mengetahui Perpres baru tersebut, pihak Mahkamah Agung (MA) menyampaikan bahwa itu merupakan kewenangan pemerintah dan MA tidak ikut campur.

“Jika benar Presiden telah menerbitkan Perpres baru yang menaikkan (lagi) iuran BPJS, tentu sudah dipertimbangkan dengan saksama,” kata juru bicara MA hakim agung Andi Samsam Nganro, Kamis 14 Mei 2020 seperti dikutip dari detikcom.

Baca Juga: Muslim Arbi: Jokowi Harus Minta Maaf dan Mundur karena Ternyata...

Andi menegaskan bahwa Mahkamah Agung (MA) tidak akan ikut campur dan tidak akan memberi tanggapan. Sebab, hal tersebut merupakan wilayah kewenangan pemerintah.

“Sedangkan MA hanya berwenang untuk mengadili perkara permohonan hak uji materiil terhadap peraturan yang kedudukannya di bawah undang-undang, dan itu pun apabila ada pihak yang berkeberatan bertindak sebagai pemohon, yang mengajukan ke MA,” papar Andi lagi.

MA meyakini Presiden dalam membuat Perpres yang baru tentu sudah mempertimbangkan semua aspek. Sebab, kalau toh iuran BPJS itu harus dinaikkan untuk kesinambungannya.

Baca Juga: Muslim Arbi: Jokowi Harus Minta Maaf dan Mundur karena Ternyata...

“Namun tentu juga Pemerintah mempertimbangkan isi putusan MA yang membatalkan Perpres No 75 yang lalu,” kata Andi.

Bagikan