Jokowi Pastikan Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Fahri Hamzah: ke Pulau Reklamasi Saja!

Fahri Hamzah
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Foto: Indopolitika

Terkini.id, Jakarta – Rencana pemindahan ibu kota negara akan segera disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Agustsus 2019 ini. Namun hingga saat ini, kajian pemindahan ibu kota tersebut masih belum rampung.

Kendati demikian, Presiden Jokowi memastikan wilayah untuk ibu kota baru adalah di wilayah Pulau Kalimantan. Namun untuk wilayah Kalimantan bagian mana belum pasti.

Jokowi mengatakan kajian untuk ibu kota baru tersebut masih dilakukan hingga saat ini. Dia ingin kajian yang menyeluruh dilakukan sebelum mengumumkan wilayah ibu kota yang baru.

Proses perencanaan akan dilakukan tahun 2020. Proses pembangunan akan dilakukan 2021-2023. Dan awal pemindahan pusat pemerintahan akan dilakukan pada 2024.

Jokowi
Peninjauan Presiden Jokowi ke daerah Kalimantan, calon Ibu Kota Negara Republik Indonesia/Terkini.id

Menanggapi rencana pemerintah memindahkan ibu kota ke Kalimantan, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan agar ibu kota dipindah ke pulau reklamasi.

Menurutnya, hal itu untuk mengembalikan mentalitas bangsa Indonesia menjadi mentalitas maritim.

“Ya udah pindahin ibu kota itu ke pulau reklamasi itu. Saya sudah hitung luas pulau reklamasi itu dengan luas Washington DC itu persis sama. Jadi ngapain ke Kalimantan? Situ aja ada pulau reklamasi bagus, pakai saja itu. Ambil alih saja. Dari pada di tengah Kalimantan, ada apa di tengah Kalimantan itu? Susah orang,” kata Fahri di gedung DPR Senaya, seperti dikutip dari Detik, Rabu, 1 Agustus 2019.

“Bikin kota, kabupaten, provinsi itu pakai UU. Apalagi sebuah ibu kota yang di dalamnya itu keseluruhan jantung daripada struktur negara itu ada di sana. Dia tidak saja melakukan pembuatan UU ibu kota, tapi satu persiapan yang detail tentang bagaimana jantung republik itu disimpan di sana,” lanjutnya.

Jokowi
Foto: peninjauan Jokowi ke calon Ibu Kota Indonesia di Kalimantan

Fahri menilai pemerintah tidak paham besarnya pekerjaan pemindahan ibu kota. Ia juga menyinggung perspektif negara maritim dan meminta ibu kota dipindah ke daerah kepulauan.

“Dugaan saya, ini terlalu dianggap gampang. Pemerintah tidak paham betapa besar dari pekerjaan ini, itu satu. Kedua, katanya kita negara maritim, kok bikin ibu kotanya di tengah benua Kalimantan itu? Kalimantan kan pulau besar, itu kan gede banget di situ,” ujar Fahri.

“Dan kalau itu kita taruhnya di darat, perspektif kita tentang negara maritim itu jadi keliru. Harusnya itu (ibu kota) dibuat di kepulauan gitu lho, baru kita bisa punya sense maritim,” sambungnya.

Selain itu, Fahri juga menyinggung soal biaya pemindahan ibu kota. Ia mempertanyakan asal biaya pemindahan dan mengkhawatirkan soal negara asing yang ‘membuatkan’ ibu kota untuk Indonesia.

Berita Terkait
Komentar
Terkini
News

Wakil Bupati TSY Kukuhkan TPAKD Bulukumba

Terkini.id,Bulukumba - Wakil Bupati Tomy Satria Yulianto mengukuhkan anggota Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Bulukumba. TPAKD ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah selaku