Jokowi Tetap Teken UU Ciptaker di Tengah Penolakan, Ini Pasal yang Janggal

Terkini.id, Jakarta — Meskipun ramai penolakan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tetap meneken omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) pada 2 November 2020 kemarin. Undang-udang tersebut telah diberi nomor menjadi UU nomor 11 tahun 2020. 

Naskah UU yang telah diteken tersebut sudah bisa diakses di situs resmi Sekretariat Negara RI. 

Dalam situs tersebut, UU Ciptaker memuat 1.187 halaman, lebih banyak dari naskah yang diserahkan DPR pada 14 Oktober lalu yakni sebanyak 812 halaman.

Baca Juga: Soal Limbah Batu Bara, Presiden Dinilai Lakukan Tindakan Inkonstitusional, Pengamat:...

Akan tetapi, ada kejanggalan pada naskah yang telah diteken Jokowi dan telah muncul di situs Setneg. 

Pasal 6 UU tersebut merujuk pada ayat 1 huruf a pasal 5. Namun pada pasal sebelumnya itu tidak terdapat ayat atau huruf.

Baca Juga: Beredar Tulisan Catut Nama Dahlan Iskan, Sebut UU Cipta Kerja...

Kejanggalan ini juga dipertanyakan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dalam alam akun twitter resminya.

“Subuh, baca baru sampai halaman 6, kenapa ada pasal rujukan tapi tidak ada ayat,” demikian kicauan @FPKSDPRRI yang diunggah pada Selasa 3 November 2020 pukul 05.17 WIB.

Pasal tanpa ayat yang dimaksud itu terdapat pada Bab III Pasal 6, di mana isinya menjelaskan setiap peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a.

Baca Juga: Beredar Tulisan Catut Nama Dahlan Iskan, Sebut UU Cipta Kerja...

Sementara itu pada Pasal 5 yang terdapat pada Bab II, sama sekali tak tercantum ayat (1) huruf a.

Isi Pasal 5 itu hanya, ‘Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait’.

Karyawan Berpotensi Jadi Tenaga Kontrak Seumur Hidup

Salah satu isi pasal yang selama ini diprotes dalam undang-undang Ciptaker yang kini bernama UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut adalah dihapusnya ketentuan lama di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertntu ( PKWT) atau karyawan kontrak. 

Ketentuan lama PKWT yang diatur dalam Pasal 59 Ayat (4) UU Ketenagakerjaan berbunyi: “PKWT ini hanya boleh dilakukan paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun”. 

Akan tetapi, dalam UU Cipta Kerja, ketentuan tersebut dihilangkan. 
Kini Pasal 81 poin 15 yang mengganti Pasal 59 Ayat (4) UU Ketenagakerjaan berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Hal itu mengakibatkan pekerja kontrak terancam tak memiliki kejelasan untuk memperoleh hak sebagai karyawan tetap. 

Jika mengacu pada UU Ketenagakerjaan tersebut, maka pekerja memiliki kejelasan karena ketika sudah menjalani masa kontrak tiga tahun dan tidak diangkat sebagai karyawan tetap, perusahaan tidak boleh memperpanjang PKWT dan harus mengangkat karyawan tersebut jika kinerjanya memenuhi ekspektasi perusahaan. 

Melansir dari kompascom, kepastian tersebut tentu saja masih menunggu Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pekerja kontrak. 

Perbedaan juga didapati pada Pasal 59 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan dengan UU Cipta Kerja. Pada UU Ketenagakerjaan, Pasal 59 ayat 1 berbunyi sebagai berikut: Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu: a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan

Bagikan