Habib Bahar bin Smith Tolak Beri Keterangan saat Pemeriksaan Sebagai Saksi! Pengacara : Ngapain Diperiksa Juga…

Terkini.id, Jakarta – Habib Bahar bin Smith menjadi tersangka kasus penyebaran berita hoaks yang sempat menghebohkan publik, dan kini telah ditahan di Polda Jawa Barat. 

Sejak penahanannya pada awal Januari lalu, belum terdengar kabar dari pendakwah kontroversial itu. 

Melansir dari JPNN.com, Senin 17 Januari 2022, kemarin, kuasa hukum Bahar Smith, Ichwan Tuankotta menyampaikan kabar terbaru perkembangan proses hukum yang dijalani Bahar Smith. 

Baca Juga: Habib Bahar Semprot Ferdy Sambo: Menutupi Kasus KM 50, Allah...

Ichwan menyebut bahwa kliennya itu sudah tiga kali menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jabar

“Kalau pemeriksaan sudah ketiga kali,” kata Ichwan Tuankotta, kepada JPNN.com. 

Baca Juga: Habib Bahar Dituntut 5 Tahun Penjara, Refly Harun: Allahu Akbar,...

Kendati demikian, Ichwan juga mengatakan bahwa Bahar Smith menolak untuk memberi keterangan ketika menjalani pemeriksaan sebagai saksi. 

Kemudian Ichwan menyebutkan rentetan prosesperikanan yang dijalani Bahar Smith. 

Pemeriksaan pertama yakni Habib Bahar sebagai tersangka, sementara dua pemeriksaan lainnya sebagai saksi. 

Baca Juga: Habib Bahar Dituntut 5 Tahun Penjara, Refly Harun: Allahu Akbar,...

“Ketika sebagai saksi perkara yang mengunggah video, tidak mau diperiksa,” ungkap Ichwan. 

Ichwan kemudian menjelaskan alasan Habib Bahar tidak mau memberikan keterangan sebagai saksi, karena itu adalah haknya sebagai individu. 

“Habib Bahar bin Smith Ogah Beri Keterangan, Kan dia punya hak. Ngapain diperiksa juga, kan, sudah ditetapkan sebagai tersangka sudah ditahan juga. Selama ini, kan kami kooperatif,” ungkap Ichwan. 

Sebagaimana diketahui, Bahar Smith saat ini menyandang status tersangka kasus penyebaran hoaks (berita bohong) yang disampaikan dalam salah satu ceramahnya di wilayah Bandung Raya beberapa waktu lalu. 

Dalam kasus ini, Habib Bahar bin Smith dijerat dengan Pasal 14 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 55 KUHP, Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 juncto Pasal 55 KUHP, dan atau Pasal 28 Ayat 2 jo Pasal 45a UU ITE juncto Pasal 55 KUHP.

Bagikan