NETWORK
Terkini.id, Jakarta – Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Paramitha Widya mengkritik usaha PT. Pertamina melalui anak perusahaannya PT. Pertamina Patra Niaga.
Pasalnya, PT. Pertamina Patra Niaga mengeluarkan kebijakan untuk menggunakan aplikasi MyPertamina.
Ia menilai, rakyat kecil selalui dibuat susah oleh pemerintah oleh kebijakan semacam itu.
“Pada dasarnya, saya tidak setuju dengan segala sesuatu yang membuat rakyat kecil ribet dan susah untuk mendapatkan apa yang sudah menjadi hak mereka. Apalagi menggunakan aplikasi seperti itu, pasti banyak yang tidak paham,” tegas Paramitha.
Kritik tersebut pun langsung direspons oleh Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu. Ia mengingatkan kepada Paramitha bahwa pimpinan Indonesia dan Pertamina pun orang PDIP.
- Ruang Kerja Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Digeledah KPK, Ada Apa?
- Pimpinan BURT DPR Dicopot PDIP dari Jabatannya
- Fraksi PDIP Temukan Kejanggalan Terkait Tewasnya Brigadir J
- Soal Desakan Penonaktifan Irjen Ferdy Sambo, Habiburokhman: Aneh, Tidak Relevan
- Fraksi PDIP Terkait Instruksi Salat Ied: Anies Baswedan Menjadikan JIS Ladang Politik
“Sekedar mengingatkan: Presiden RI dan Komut Pertaminan adalah kader PDIP. Jelas ?” kata Said Didu melalui akun twitternya @msaid_didu.
Penting Diketahui, Paramitha menilai akar permasalahan dari penggunaan aplikasi MyPertamina ada dua, yaitu subsidi tidak tepat sasaran dan bensin bersubsidi tidak sampai kepada yang berhak. Padalah, sebelum penerapan kebijakan aplikasi MyPertamina, dulu sudah ada program digitalisasi lebih dari 5.500 SPBU.
“Lalu apa hasilnya digitalisasi SPBU itu? Berarti kan selama ini digitaliasi tidak benar-benar dijalankan dengan baik, padahal digitalisasi itu sudah memakan dana triliunan rupiah,” tegasnya.
Maka dari itu, Paramitha menyarankan daripada memakai aplikasi baru lebih baik Pertamina mengoptimalkan penggunaan digitalisasi yang sudah dipasang sejak lama.
Sebab, kata dia, tujuan digitalisasi itu sudah jelas supaya Pertamina mempunyai data akurat dan transparan.
“Kalau saja penerapan digitalisasi itu dilakukan dengan baik, maka sebenarnya data penjualan Pertalite, Solar, dan Pertamax sudah ada, jadi tidak perlu lagi pakai aplikasi baru untuk beli Pertalite. Ini terkait dengan akar masalah yang kedua yakni soal pengawasan,” ujarnya seperti dikutip Wartaekonomi Minggu 3 Juli 2022.