Mitra Terkini
Bila listrik masih dikelola oleh warga, Wahab menilai maka akan banyak kendala teknis yang bakal sulit untuk segera diselesaikan.
“Harusnya memberikan hak pengelolaan itu ke PLN, sehingga kalau ada masalah bisa diselesaikan. Seperti di Barang Lompo, Kodingareng, itu kan PLN. Sehingga kalau ada masalah jadi tanggung jawab PLN,” terangnya.
Selain itu, Wahab meminta pengelola sebelumnya diaudit ihwal pengelolaan genset. Ia mengatakan pengelola tak bisa seenaknya langsung mengaku menyerah.
“Jadi duduk bersama dulu, kita rembuk. Kita audit pengelolaan baru kita cari jalan keluarnya. Ini kan menyangkut uang negara yang akan kita belanjakan. Perlu disepakati mekanismenya,” paparnya.
Sekretaris Komisi D DPRD Makassar, Sahruddin Said menilai situasi di Barrang Caddi menjadi kompleks. Di satu sisi, pengelola hanya mencari untung. Di sisi lain, masyarakat pulau juga susah membayar.
“Susah pengelola di sana cuma mau untung, tapi tidak mau buntung. Masyarakat pulau juga susah bayar, bahkan banyak menunggak. Jadi bagaimana dioperasikan kalau banyak menunggak,” kata Sahruddin.
Dia mengatakan sudah berkoordinasi dengan pemerintah kota, camat, dan lurah setempat. Ia mengatakan Dinas PU juga sudah melakukan peninjauan.
“Jadi kita ambil alih dulu sampai baik, kemudian nanti kita rembukkan bersama siapa yang akan kelola kembali,” tuturnya.
Menurutnya, lemahnya pengelolaan listrik di Barrang Caddi lantaran tak ada MoU atau perjanjian khusus dalam melaksanakan pengelolaan itu.
“Saya sudah cari jalan bagaimana membuatkan satu formasi, supaya ada legalnya untuk paten diikuti oleh pengelola. Termasuk keuntungan, perbaikan dan sebagainya,” ungkapnya.
“Karena yang namanya mesin kalau overkapasitas, mesin kan butuh istirahat. Satu rusak, satunya dipaksa bekerja akhirnya rusak semua,” tutupnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.