Terkini.id, Jakarta- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani mewanti-wanti pemerintahan Presiden Jokowi alias Joko Widodo agar berhat-hati dalam menerapkan kebijakan. Utamanya, soal menaikkan harga BBM Pertalite dan Solar, elpiji 3 Kg dan tarif listrik.
Puan Maharani, Ketua DPR RI mengatakan, pemerintah dalam rencana menaikkan harga-harga kebutuhan masyarakat harus dilakukan bertahap. Pemerintah juga memperhatikan waktu yang tepat untuk menaikkan harga.
“Pemerintah harus melaksanakannya secara bertahap dan bijaksana dengan memerhatikan timing yang tepat dan daya beli masyarakat,” kata Puan Maharani dalam keterangan tertulis dikutip dari Tempo, Jumat, 15 April 2022.
Harga bahan bakar minyak berpotensi akan terus naik karena kenaikan harga minyak mentah dan gas alam dunia. Namun menurut Puan, kebijakan untuk menaikkan harga Pertalite sampai listrik berdampak besar bagi masyrakat.
Pada Jumat 1 April 2022, pemerintah secara resmi menaikkan harga jual Pertamax dari Rp9.000 menjadi Rp12.500 per liter untuk beberapa wilayah di Indonesia.
- Puan Ucapkan Sehat Terus ke SBY, Begini Komentar AHY
- Ungkap isi Pembicaraan Mega-SBY di Momen KTT G20, ini Kata Puan Maharani
- Hendak Buktikan Diri Sebagai Politisi yang Diakui, Puan Maharani Rengkuh Gelar Doktor Honoris Causa di Korea Selatan
- Survei Buktikan Elektabilitas Puan Maharani Hanya 2 Persen
- 10 Prestasi Puan Maharani, Netizen Ini Tambah 1 Prestasi
Wacana kenaikan harga Pertalite sampai saat ini belum ada keputusan resmi. Puan mengatakan, pemerintah tidak dapat menghindari kenaikan harga BBM karena kondisi global. Namun menurutnya, pemerintah harus stabilkan harga-harga kebutuhan terlebih dahulu.
Politikus PDIP tersebut menyebut harga kebutuhan pokok saat ini belum stabil.
“Jangan ketika harga-harga komoditas belum stabil menjelang Hari Raya, harga-harga energi itu dinaikkan. Itu jelas sangat memberatkan rakyat,” kata Puan.
DPR tidak mau APBN bleeding (berdarah), kata Puan. Namun, DPR juga tidak mau kenaikan harga energi akan memberatkan rakyat.
“Jadi, pemerintah harus berhati-hati,” kata Puan.