Makassar Terkini
Masuk

Ketua Fraksi Gerindra Jeneponto: Data BPS Kurang Akurat, Masih Pakai Data Sampling untuk Kemiskinan

Terkini.id, Jeneponto – Ketua fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jeneponto Abd. Hafid, angkat bicara terkait angka kemiskinan Butta Turatea yang berada pada persentase terendah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Abd Hafid mengatakan Pemerintah Kabupaten Jeneponto harus lebih cegat dalam menangani kemiskinan, sehingga persentase angka kemiskinan tidak bertengker paling bawah.

“Pemerintah Jeneponto harus lebih cepat dalam melakukan pengentasan kemiskinan, dan semua pihak harus berperan aktif,” kata Abd Hafid, Kamis. 7 Juli 2022.

Abd. Hafid mengaku, pihaknya telah memberikan masukan terkait penyempurnaan data kepada Dinas terkait. Karena data di lapangan banyak bermasalah BPS menggunakan data sampling dan datanya tidak terlalu akurat.

“Kami selaku anggota komisi 4 sudah memberikan masukan terkait penyempurnaan data, karena data di lapangan banyak bermasalah, BPS masih menggunakan data sampling, belum terlalu akurat,” ungkapnya.

Selaku wakil rakyat dari dapil Kecamatan Kelara dan  Rumbia, Abd. Hafid merasa malu dengan kondisi Status Daerah termiskin saat ini. 

“Padahal Jeneponto punya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, tinggal bagaimana memanfaatkan potensi yang dimiliki tersebut, Pemerintah kedepan, perlu megalokasikan anggaran untuk pengentasan kemiskinan,” tutup Hafid.

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto mengundang Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menghadiri rapat dengar pendapat (RDP), Senin, 27 Juni 2022. Wakil Ketua, Imam Taufiq Bohari  sebut Pemerintah tidak boleh mengklaim data BPS itu salah.

Rapat dengar pendapat berlangsung diruang rapat komisi IV gedung DPRD, jalan Pahlawan, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan.

Dalam RDP itu Komisi IV DPRD Jeneponto akan meminta penjelasan Kepala BPS Jeneponto, Muhammad Kamil tentang data kemiskinan yang beberapa hari ini diperbincangkan oleh masyarakat.

Namun rapat tersebut tak berlangsung lama, rapat di skorsing lantaran anggota DPRD Jeneponto juga akan membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2021.

“RDP dengan BPS di skorsing karena terlalu sempit waktu untuk membedah cara pengambilan sampel, di skorsing hingga selesai paripurna nota keuangan Bupati tentang LKPJ tahun 2021,” kata Anggota komisi IV DPRD Jeneponto, Awaluddin Sinring.