Terkini.id, Makassar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar meminta pemerintah kota menyiapkan opsi darurat bagi masyarakat dalam menghadapi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level IV.
Opsi ini harus menyelamatkan masyarakat dari kekurangan asupan gizi selama PPKM diberlakukan.
Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir khawatir masa PPKM Level IV ini banyak masyarakat kekurangan asupan gizi.
Ia menekankan pemerintah mesti hadir memberikan solusi. Kendati, kata Wahab, selama ini pemerintah telah berusaha menekan pemyebaran Covid-19 di Makassar.
Namun pemberian status zona merah adalah kewenangan pemerintah pusat.
- Ancaman El Nino Mengintai, Anggota DPRD Makassar Hj Umiyati Minta Direksi Definitif PDAM Segera Ditetapkan
- Reses Ketiga, Anggota DPRD Makassar Fasruddin Rusli Serap Aspirasi Warga Kecamatan Makassar
- Soroti Maraknya Kasus Begal, Wakil Ketua DPRD Makassar Eric Horas Desak Pemkot Beri Solusi Kongkrit
- Serap Aspirasi Warga Biringkanaya, Anggota DPRD Makassar Odhika Cakra Fokus Kawal Perbaikan Jalan
- Anggota DPRD Makassar Andi Odhika Cakra Serap Aspirasi Warga di Kecamatan Tamalanrea dan Biringkanaya
“Kita pemerintah telah bekerja maksimal. Tapi penetapan zona dan level itu kewenangan pemerimtah pusat dan pemerintah pusat menganggap kita pada zona merah,” katanya.
Lantaran keputusan ini, ia pun berharap masyarakat mematuhi aturan yang berlaku. Hal itu demi menjaga diri dari Covid-19.
“Olehnya sebagai kepatuhan atas nama kesehatan dan keselamatan warga Kota Makassar, kita patuhlah dengan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat,” ungkapmya.
Di sisi lain, Wahab mengatakan pemerintah harus mencarikan solusi atas dampak yang ditimbulkan PPKM ini. Seperti memberi bantuan kepada masyarakat.
“Supaya masyarakat bisa tetap hidup layak walaupun terdampak PPKM,” paparnya.
Wahab juga berharap, pemerintah pusat bisa mensubsidi para pelaku UMKM yang terdampak. Sebab pelaku UMKM juga sangat terdampak selama pandemi.
“Kita berharap ada program pemerintah pusat mensubsidi pelaku UMKM. Paling tidak ada juga upaya lain dari Pemkot memberikan kebijakan ruang kepada mereka sehingga paling tidak bisa bertahan hidup dulu lah,” jelasnya.
Ia pun mengingatkan agar pemerintah tidak membuat kegaduhan dalam penerapan PPKM Level IV.
“Pemkot tetap melalukan pendekatan persuasif, jangan menimbulkan kegaduhan baru dalam PPKM Level 4,” tutupnya.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan telah menyiapkan 100 ribu paket bantuan sosial untuk menekan beban masyarakat di tengah pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 4.
PPKM level 4 di Kota Makassar mulai berlaku pada 26 Juli-8 Agustus. Menurutnya, perubahan nama tersebut sama seperti PPKM Darurat.
Danny mengatakan bantuan tersebut terpisah dari bantuan pemerintah pusat.
“Kami sementara kumpulkan untuk melakukan penghematan untuk membantu masyarakat yang terkena pandemi Covid-19,” kata Danny Pomanto.
Pembagian sembako tersebut bakal disalurkan melalui pendataan dengan sistem QR Code. Detektor Covid-19 dan Satpol PP akan bertugas secara langsung mengantarkan paket ke rumah masyarakat.
“Kita antarkan biar tidak ada lagi kerumunan. insya Allah Minggu depan rampung registrasinya dan siapa-siapa yang menerima, terkhusus yang tidak mampu dan terpapar Covid-19,” ucapnya.
Danny menyebut saat ini pihaknya sementara merumuskan jenis bantuan sosial yang bakal disalurkan. Bisa berupa dalam bentuk ATM beras, atau dalam bentuk lain.
“Selasa barangkali saya tuntaskan, Minggu ini saya selesaikan aturan tentang bantuan sosial,” paparnya.
Selain itu, Danny mengatakan sudah ada beberapa perusahaan yang akan terlibat dalam memberikan bantuan sosial ke masyarakat.
“Selasa ini saya tuntaskan dan umumkan, setelah itu kita jalan,” tutupnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
