Kisruh Penolakan APBD Perubahan 2020, Dewan dan Pemkot Makassar Saling Tuding

Terkini.id, Makassar – Penolakan draf Anggaran Perubahan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2020 terus bergulir, saling tuding antara dewan dan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar semakin memanas.

Sebelumnya, Penjabat Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin membantah pengelolaan anggaran penanganan Covid-19 yang dinilai tidak transparan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.

“Apanya lagi yang tidak transparan, kemarin saya umumkan di koran sebagai respons keinginan teman-teman Ormas,” kata Rudy beberapa hari yang lalu, Senin, 5 Oktober 2020.

Bahkan, Rudy menyebut telah menyerahkan laporan anggaran itu ke DPRD Makassar dan menilai tudingan tersebut tidak benar dan berdasar.

Menanggapi itu, Anggota Komisi A Kasrudi menegaskan anggaran Covid-19 di Makassar memang tidak transparan. Bahkan, pihaknya sudah meminta langsung ke SKPD namun tidak diberikan.

“Pernah kami monitoring evaluasi dengan mitra kami di komisi A DPRD. Kami meminta anggatan Covid-19 itu dengan rinciannya tapi tidak di berikan sampai sekarang,” kata Kasrudi di Gedung DPRD Kota Makassar, Rabu, 7 Oktober 2020.

Kasrudi terang-terangan membantah pernyataan Rudy Djamaluddin. Pasalnya, sampai saat ini, dirinya mengatakan tidak menerima anggaran keseluruhan.

“Jadi pernyataan Wali Kota Makassar yang kemarin itu tidak benar juga adanya karena kami di dewan ini tidak menerima rincian anggaran Covid-19,” tegasnya.

Dia menegaskan pemerintah kota hanya memberikan total anggaran sementara rincian belanja yang diminta tidak dilampirkan.

Kasrudi pun berharap agar pemerintah kota segera memberikan data-data pengeluaran anggaran Covid-19 di setiap SKPD.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.