Terkini.id, Makassar – Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar menyoroti kegiatan seremonial Pemerintah Kota Makassar di tengah lonjakan kasus Covid-19.
Terlebih setelah Wali Kota Makassar, Wakil Wali Kota Makassar, dan sejumlah Kepala OPD terpapar Covid-19.
Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar Yeni Rahman menilai pemerintah kota seharusnya mengurangi kegiatan seremonial yang bisa mengundang kerumunan.
Ia berharap pemerintah kota bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.
“Harus jadi teladan bagi masyarakatnya, kegiatan seremonial yang sifatnya mengundang kerumunan dibatasi,” kata Yeni, Senin, 14 Februari 2022.
- Aliyah Mustika Ilham: Sinergi Eksekutif-Legislatif Kunci Pengelolaan APBD yang Akuntabel
- Rapat Paripurna DPRD, Wakil Wali Kota Makassar Beberkan Kinerja APBD 2025
- Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Anggota DPRD Makassar Hj Umiyati Soroti Pentingnya PSU
- Ancaman El Nino Mengintai, Anggota DPRD Makassar Hj Umiyati Minta Direksi Definitif PDAM Segera Ditetapkan
- Reses Ketiga, Anggota DPRD Makassar Fasruddin Rusli Serap Aspirasi Warga Kecamatan Makassar
Menurutnya, pemerintah kota bisa tetap beraktivitas dengan memanfaatkan teknologi. Ia menilai hal itu lebih aman dari paparan Covid-19.
“Work from home juga bukan sesuatu yang baru, sudah pernah kita lakukan. Koordinasinya online saja,” ujarnya.
Kendati, kata dia, Covid-19 varian Omicron tak terlalu ganas dibanding pendahulunya, Delta. Namun, ia mengingatkan bahwa perekonomian akan kembali terpuruk bila banyak yang terpapar.
“Prokes tetap diperhatikan. Kegiatan seremonial yang tak mesti menghadirkan banyak orang yah dibatasi. Tidak mengurangi esensi kegiatan kalau dikurangi,” paparnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
