KPK Soroti Sikap Pemkot Makassar Soal Pulau Kayangan, Ada Apa?

Pulau Kayangan
Pulau Kayangan Makassar

Terkini.id, Makassar – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyoroti sikap pemerintah kota yang belum mencabut perjanjian kerjasama
dengan PT. Putera-Putera Nusantara.

Koordinator Wilayah VIII (Sulselbar) Supervisi dan Pencegahan Korupsi KPK RI, Dwi Aprilia Linda mengatakan, saat ini, pemerintah kota belum mencabut perjanjian kerjasama (PKS) Pulau Kayangan. Sehingga Pulau Kayangan masih dikuasai pihak ketiga.

Dia mengatakan, setiap bulan sejak tahun 2017, KPK terus melayangkan surat rekomendasi kepada pemerintah kota untuk mencabut PKS PT Putera-Putera Nusantara (PT PPN).

Selain KPK, kejaksaan pun telah memberi rekomendasi untuk mencabut PKS dengan PT PPN.

“Tinggal dicabut aja dari Pemkot Makassar,” kata dia, Jumat, 25 Oktober 2019.

Linda menilai, masalahnya bukan pada PKS-nya, melainkan pada PT. PPN yang tak melaksanakan PKS sesuai dengan kesepakatan.

“Si perusahaan Putra-Putra tidak menjalankan sesuai perjanjian,” kata dia.

Sementara, Penjabat Wali Kota Makassar, M Iqbal Samad Suhaeb tidak ingin berkomentar banyak perihal pengambilalihan aset Pulau Kayangan.

Dia berdalih, pemerintah kota telah menyerahkan sepenuhnya ke Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari Makassar melalui Surat Kuasa Khusus (SKK).

“Lagi ditangani oleh Kasi Datun Kejari,” singkat Iqbal.

Sekadar diketahui, Naskah kerjasama Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dengan PT Putera-Putera Nusantara tentang kontrak penggunausahaan pulau Kayangan nomor 556.1/023/S.PERTA/DIPARDA dan nomor 27/PPN-KPPK/X/03 pembayaran kerjasama dimulai 23 Desember 2003 hingga 23 Desember 2027.

Tahun pertama PT PPN diwajibkan membayar sebesar Rp120 juta. Namun tanggungjawab tersebut dibayarkan sampai tahun 2004.

Sehingga, pembayaran 2005 sampai 2014 terhenti dengan akumulasi pembayaran Rp2,4 miliar yang kemudian dijadikan sebagai kerugian negara oleh BPK.

Komentar

Rekomendasi

Soal Polemik Sampah Menumpuk di TPA Tamangapa, Masyarakat Menuntut

Siagakan 47 Puskesmas, Cara Pemkot Makassar Cegas Virus Corona

Tak Ada Penghapusan Honorer, Justru Pengalihan Status Pegawai

Jelang Pilwali Makassar 2020, None-Fauzan Mencuat

Hanya Eselon Ini yang Bisa Parkir di Ruang Lingkup Balai Kota Makassar

Didampingi IAS, Deng Ical Silaturahmi Bersama Ribuan Tim Ucok Community

Dompet Dhuafa Sulsel Gelar Aksi Kampanye ‘Stop Diskriminasi Kusta’

NasDem Beri Sinyal Usung Danny Pomanto, Surya Paloh: Catatan Tidak Boleh Kalah

Appi Ingin Hapus Iuran Sampah Jika Jadi Walikota Makassar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar