KPU Minta Pemerintah dan DPR Segera Sahkan Anggaran Pemilu 2024

Terkini.id, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku telah menyurati DPR untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Hal ini dilakukan guna mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan anggaran Pemilu 2024.

Sebab, menurut Ketua KPU Ilham, sebaiknya pemahasan tersebut dilakukan sebelum pergantian komisioner.

Selain itu, ia juga mengaku bahwa KPU butuh kepastian untuk memulai tahapan pemilu yang akan dimulai pada Juni mendatang.

“Komisi II DPR menginginkan agar pembahasan ini dilakukan oleh KPU terpilih 2022-2027, tetapi menurut hemat kami akan lebih baik, karena KPU bekerja sustainable, bekerja berkesinambungan, akan lebih baik tahapan, jadwal, dan program ini dibahas di periode kami,” ucap Ilham, Rabu 23 Maret 2022.

Selanjutnya, seperti yang dilansir dari CNN Indonesia Ilham mengingatkan ada dua tahapan pemilu krusial tahun ini, yaitu pendaftaran partai politik peserta pemilu dan penentuan daerah pemilihan.

Oleh karena itu, KPU membutuhkan kepastian dan ketersediaan anggaran untuk memulai kedua tahapan tersebut.

Dia menyampaikan pembahasan anggaran bisa dimulai dengan mengesahkan Peraturan KPU tentang Jadwal, Tahapan, dan Program. Dia berkata peraturan itu akan menjadi dasar hukum dan acuan merumuskan anggaran.

“PKPU ini menjadi ruh, menjadi acuan, bagi kami untuk menyelenggarakan pemilu 2024, termasuk tahapan-tahapan di dalamnya,” ujarnya.

Lebih lanjut Ilham menjelaskan KPU mengajukan anggaran Rp76 triliun untuk Pemilu 2024.

Jumlah itu merupakan hasil rasionalisasi selama beberapa bulan terakhir. Namun, KPU masih terbuka untuk membahas ulang anggaran bersama pemerintah dan DPR.

Sebelumnya, persoalan anggaran Pemilu 2024 mencuat di tengah wacana penundaan pemilu. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut anggaran yang diajukan KPU untuk 2024 terlalu besar.

Luhut mengklaim masyarakat tidak setuju dengan pengajuan anggaran yang terlalu besar. Hal itu, kata Luhut, diketahui dari big data percakapan 110 juta orang.

Sementara itu, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Feri Amsari mengatakan anggaran menjadi celah bagi para pengusul penundaan pemilu.

Dia menilai Pemilu 2024 masih mungkin ditunda karena anggaran pemilu belum disahkan.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.