Kritik Penangkapan Ruslan Buton, Refly Harun: Tidak Ada Salahnya Meminta Presiden Mundur

Refly Harun
Refly Harun

Terkini.id, Jakarta – Ruslan Buton, seorang mantan anggota TNI yang ditangkap aparat kepolisian karena meminta Presiden Joko Widodo mundur melalui surat terbuka.

Penangkapan ini pun disorot berbagai pihak. Salah satu yang ikut bersuara adalah pakar hukum tata negara yang juga mantan Komisaris Pelindo I, Refly Harun.

Refly menilai, dalam demokrasi sebenarnya tak ada masalah meminta Presiden mundur.

“Meminta presiden mundur itu nggak apa-apa dalam demokrasi. Yang nggak boleh, memaksa presiden mundur,” tulis Refly di akun Twitternya, @ReflyHZ yang dikutip pada Senin, 1 Juni 2020.

Refly menyampaikan dalam kritik itu tergantung yang menerimanya. Namun, kalau baperan akan dianggap sebagai penghinaan. Berbeda sebaliknya dengan pemimpin yang jiwanya luas akan menerima kritikan sebagai instropeksi.

Menarik untuk Anda:

“Kritik itu tergantung yang nerimanya. Kalau baperan, langsung dicap sebagai penghinaan bahkan serangan. Kalau luas jiwanya, akan memandang sebagai masukan atau bahan introspeksi. Pemimpin-pemimpin kita yang seperti apa ya,” kata Refly dalam cuitan selanjutnya.

Seperti diketahui, Eks Prajurit TNI AD, Ruslan Buton ditangkap di di rumahnya di Desa Wabula I, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Kemudian, ia diterbangkan ke Jakarta.

Kritikan juga datang dari partai pendukung pemerintahan. Salah satunya disuarakan Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani.

Menurut Arsul, isi surat terbuka Ruslan tidak berdampak apa-apa. Oleh karena itu, tak perlu ada penahanan terhadap Ruslan.

“Tidak ada indikasi bahwa yang disampaikan Ruslan tersebut membuat masyarakat terprovokasi untuk melakukan makar atau melawan Presiden Jokowi,” kata Arsul, Minggu, 31 Mei 2020.

Pernyataan Ruslan juga sebelumnya viral melalui video di media sosial. Ia mengkritik Jokowi karena kebijakan eks Gubernur DKI itu dianggap merugikan rakyat. Karena itu, Ruslan dijerat pasal berlapis.

Selain pasal tentang keonaran, dia juga dijerat UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu Pasal 14 ayat (1) dan (2). Pun, ada Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dilapis dengan Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana enam tahun.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Bersenjata, Brimob Batalyon A Pelopor Kawal Pemakaman Jenazah Covid-19

Menko PMK Bantah Pernyataan Menag Soal Masjid Istiqlal Dibuka untuk Salat Idul Adha

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar