Terkini.id, Jakarta – Pelayanan yang dilakukan BPJS kesehatan maupun sejumlah rumah sakit menuai kritikan keras dari Anggota DPR Komisi IX, Ribka Tjiptaning.
Kritikan tersebut ia sampaikan saat rapat kerja bersama Menteri Kesehatan Terawan Putranto dan Direksi BPJS di DPR pada Jumat, 7 November 2019. Kritiknya itupun menuai simpatik dari publik.
Kritikan itu ia lontarkan lantaran dirinya merasa kecewa dengan pelayanan kesehatan rakyat Indonesia yang tidak merata.
Menurut Ribka, ada pengabaian terhadap hak rakyat dalam konstitusi yang dilakukan pemerintah.
“Negara melalui BPJS seolah berbisnis dengan rakyatnya,” kata Ribka, seperti dilansir dari CNN Indonesia, Sabtu, 9 November 2019.
- Jamsostek Makassar Tembus Rp624 Miliar, Dirut BPJS Apresiasi Pemkot Makassar
- Pemkot Makassar Arahkan APBD untuk Ringankan Beban Warga, Dari BPJS, Hingga Seragam Gratis
- Penyaluran Bantuan Iuran Dihentikan, BPJS Diminta Tetap Berikan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat
- Yeni Rahman Gelar Sosialisasi Perda No 7 Tahun 2019 Ihwal Kesehatan, Singgung Soal BPJS
- Rahman Pina Temui Orangtua Anak Disabilitas Korban BPJS yang Terobos Paspampres Jokowi
“Iklan (BPJS Kesehatan) di tv, saya muak mendengar ‘kita bergotong royong, yang kaya membantu yang sakit’. Saya muak. Bukan itu maksud gotong royong yang diamanatkan Bung Karno,” kesalnya.
Saat ini, kata Ribka, BPJS kehilangan tujuan dari historisnya. Ia menegaskan semestinya BPJS Kesehatan hadir dengan tujuan memotong birokrasi yang rumit yang dilakukan pihak rumah sakit.
“Namun dengan pola yang terjadi saat ini, BPJS Kesehatan melakukan pemerasan kepada rakyatnya,” ungkap Politikus PDI-P ini.
“Gotong royong itu sukarela. Tapi kemudian jika memaksa untuk meminta bayaran, itu namanya pemerasan,” sambungnya.
Pada rapat tersebut, Ribka bahkan menyebut BPJS Kesehatan dan juga pemerintah telah melanggar konstitusi.
“Kesamaan pelayanan kesehatan untuk rakyat Indonesia tercantum dalam pasal 28 H UUD 1945,” terangnya.
“Ini sudah menjadi tanggung jawab Negara. Jangan bilang nanti negara rugi dong. Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Kalau belum bertanggung jawab tapi sudah takut rugi, mundur!” pungkasnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
