Luncurkan Layanan Kovi Otda Berbasis Metaverse Kemendagri: Dipercaya Bisa Cegah Covid-19 Hingga Korupsi!

Terkini.id, Jakarta – Konsultasi berbasis metaverse yang diberi nama Konsultasi Virtual Otonomi Daerah (Kovi Otda) yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dipercaya bisa mencegah penyebaran Covid-19 dan korupsi.

Aplikasi virtual tersebut diluncurkan pada peringatan hari Otonomi Daerah (Otda) ke-26 yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, berlangsung pada hari Senin, 25 April 2022.

Diungkapkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Otda Kemendagri Akmal Malik, Terobosan inovasi kekinian itu dialih fungsikan sebagai layanan konsultasi pemerintah daerah (Pemda) seputar otonomi daerah. Layanan ini memungkinkan Pemda dapat masuk ke dunia virtual (metaverse) dengan teknologi 3D.

“Kita launching sebuah inovasi untuk melayani Pemda seputar konsultasi otonomi daerah berbasis virtual dengan teknologi metaverse atau 3D animasi. Jadi nanti Pemda akan bertemu saya dan pejabat lainnya untuk konsultasi dalam bentuk animasi 3 dimensi. Jadi kami akan bawa pemda dalam ruang animasi,” kata Akmal di Kantor Pusat Kemendagri, dikutip dari laman kemendagri.go.id, Senin, 25 April 2022.

Seperti dikatakan Akmal, memasuki era revolusi industri 4.0 perubahan terus terjadi. Dengan perkembangan teknologi yang pesat memungkinkan untuk menggunakan pelayanan modern dan meninggalkan pelayanan konvensional.

“Suka tidak suka, era revolusi industri 4.0 telah tiba, cara-cara lama atau konvensional dalam pelayanan akan mati ditinggal oleh zaman. Kami menyadari akan hal itu,” ujarnya.

Akmal juga menambahkan, Kovi Otda selain efisien juga memiliki banyak kelebihan diantaranya fleksibel, meminimalkan biaya dan waktu, lebih nyata, serta bisa menjadi kantor masa depan menggantikan kantor fisik.

“Oleh karena itu, kami harus tetap eksis pada zaman revolusi industri 4.0 ditandai dengan lahirnya terobosan Kovi Otda berbasi metaverse,” tambahnya.

Diluncurkannya Kovi Otda dipercaya oleh Kemendagri bisa mencegah penularan covid-19 dan potensi terjadinya korupsi. Sebab, konsultasi dilakukan secara virtual dan tidak berpotensi menimbulkan penularan. 

Selain itu, terobosan ini juga membatasi ruang antara pemberi layanan dengan penerima layanan untuk bertemu secara langsung, sehingga menjadi salah satu upaya pencegahan kasus korupsi.

“Arahan Bapak Mendagri untuk menekan potensi terjadinya korupsi seputar layanan otonomi daerah, maka kami membuat konsep yang intinya pemberi layanan dan penerima layanan tidak bertemu,” kata Akmal.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.