Mitra Terkini
Terkini, Makassar — Pemerintah Kota Makassar terus mematangkan formulasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus mengkaji skema pengupahan Pegawai Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) agar lebih adil, terukur, dan sesuai regulasi.
Upaya tersebut dilakukan dengan menggandeng Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia melalui Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan (Pusjar SKMP) LAN RI Makassar.
Pembahasan berlangsung dalam pertemuan antara Pemerintah Kota Makassar bersama Kepala Pusjar SKMP LAN RI Makassar, Dr. Muhammad Aswad dan tim kajian LAN RI di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Kamis (4/6/2026).
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan kajian tersebut bertujuan memastikan mekanisme penetapan TPP ASN berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“TPP ASN diatur dalam regulasi sehingga penetapannya harus mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah dan beban kerja pegawai,” ujar Munafri.
- Langkah Maju Pendidikan Jeneponto, Pemkab Luncurkan Aplikasi SPMB, Wujudkan Pelayanan yang Modern dan Transparan
- 10 Kandidat Berebut 5 Kursi Pimpinan Baznas Makassar, Wali Kota Munafri Pastikan Seleksi Transparan
- Jeneponto Perkuat Langkah Cegah Stunting, Gerakan Orang Tua Asuh dan Inovasi Barcode Peduli Resmi Diluncurkan
- Dispora Makassar Hadirkan YOUTIVE Inspire Educamp 2026, Ruang Tumbuh bagi Pemuda Inspiratif
- Sulsel Raih WTP, BPK Temukan Persoalan Keuangan Serta Soroti Utang Beban dan Dana Bagi Hasil Rp705 Miliar
Menurutnya, TPP merupakan instrumen penting untuk mendorong peningkatan kinerja ASN sekaligus memberikan penghargaan yang proporsional berdasarkan tanggung jawab dan capaian kerja masing-masing pegawai.
Karena itu, Pemerintah Kota Makassar meminta pendampingan dan kajian dari LAN RI agar sistem penetapan TPP yang diterapkan benar-benar selaras dengan regulasi nasional.
“Tentu tetap memperhatikan beberapa faktor, salah satunya kekuatan fiskal daerah yang kemudian harus terdistribusi melalui grade-grade pekerjaan yang ada,” jelasnya.
Munafri mengungkapkan bahwa saat ini Pemerintah Kota Makassar telah menerapkan sistem TPP. Namun, hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi besaran nilai TPP sehingga perlu dilakukan penyempurnaan agar lebih objektif dan terukur.
“Nah, ini kita lakukan untuk melihat secara detail. Bentuknya adalah kajian yang dilakukan tim dari LAN RI,” tuturnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.