Masuk

Locus, Batas dan Luas Obyek Sengketa Tidak Akurat, Pengadilan Negeri Enrekang Diminta Tunda Eksekusi Lahan Warga

Komentar

Terkini.id, Makassar – Tergugat sengketa lahan milik Taro Tajang, Ansyar, Mamu, Dedi, Jamal, Hasanuddin, Darmince, dan Nasruddin melalui Kuasa Hukumnya dari Kantor Advokat Ida Hamidah & Rekan, memohon supaya Pengadilan Negeri Enrekang Propinsi Sulawesi Selatan menunda pelaksanaan eksekusi lahan karena dinilai ada kekeliruan dalam putusan tersebut.

Adapun lahan tersebut terletak di Jalan Poros Enrekang-Makale, Desa Bubun Lamba Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang yang rencananya akan dieksekusi pada Senin 7 Maret 2022 mendatang,  

“Kami menolak upaya eksekusi lahan klien kami, dan memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulsel dan PN Enrekang menunda eksekusi, karena masih ada perlawanan eksekusi telah kami ajukan untuk disidangkan pada 15 Maret 2022 lalu di kantor PN Enrekang,” ujar Penasehat Hukum tergugat, Ida Hamidah kepada awak media di Makassar, Jumat 4 Maret 2022.

Baca Juga: Cak Imin Apresiasi MA Tolak Kasasi Hukuman Mati Pelaku Pemerkosaan Belasan Santriwati

Menurut Ida, meski eksekusi lahan tersebut telah diputuskan dalam perkara No.6/Pdt.G/2015/PN.Ern, namun dalam amar putusan, ada yang janggal, seperti tidak disebutkan jelas locus (lokasi), serta berapa luas obyek sengketa termasuk batas-batas yang akan dieksekusi pihak Pengadilan Negeri Enrekang sehingga itu dijadikan dasar perlawanan. 

Kuasa Hukum Ida Hamidah & Patners memperlihatkan bukti-bukti administrasi milik kliennya

Untuk diketahui bahwa penggugat dalam perkara tersebut yakni Hj Saddia T, Satiah T dan Sadaria T, anak dari Bangun sebagai ahli waris.

“Dasarnya, Surat Keterangan Penyerahan Bidang Tanah ter tanggal 8 September 1978, diberikan secara hibah oleh Baddu Sabang,”tutur Ida.

Baca Juga: Ketua MA Minta Maaf Atas Penangkapan Terhadap Dua Hakimnya Oleh KPK

“Sementara para tergugat telah menguasai lahan tersebut sudah turun temurun dan dibuktikan kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) diterbitkan BPN Enrekang sesuai luas serta batas-batasnya. Bahkan warga setempat tidak mengenal siapa orang bernama Baddu Sabang,”tegas Ida Hamidah. 

Selain itu, lanjut Ida menjelaskan bahwa mantan Kepala Dusun Bungawai Leppangan, Ambe Tabba, beserta saksinya Suriana dan Suharni, telah melaporkan para penggugat ke Polda Sulsel atas dugaan pemalsuan tanda tangannya untuk dijadikan dasar mengeluarkan Surat Keterangan Penyerahan Bidang Tanah tersebut. 

“Pak Ambe Tabba tidak pernah ikut bertanda tangan pada Surat Keterangan itu, atas jabatannya sebagai Kepala Dusun. Diduga tanda tangannya dipalsukan. Klien kami juga telah mengajukan permohonan perlawanan eksekusi ke PN Enrekang,” ungkap Ida. 

Pihaknya pun berharap, PN Enrekang menghargai upaya proses hukum perlawanan itu dengan menunda eksekusi hingga adanya kepastian hukum tetap Ta kejelasan siapa pemilik sah lahan tersebut. 

Baca Juga: Bila Eksekusi Lahan Warga di Jalan Perintis, PN Makassar Bakal Dilaporkan ke Komisi Yudisial

Sementara itu, Wakil Ketua PN Enrekang, Arif Prabowo saat dikonfirmasi ihwal perkara tersebut, tidak memberikan jawaban, tetapi menyerahkan pihak Humas PN setempat terkait masalah tersebut. 

“Berkaitan dengan penjelasan hal tersebut, bapak dapat menghubungi atau berkomunikasi langsung dengan humas, terima kasih,” tulisnya melalui pesan media sosial. Hingga berita ini diturunkan sejauh ini, belum ada konfirmasi dari pihak Humas PN setempat.