Luhut Ajak Pengkritik Utang Negara Ketemu: Jangan Cuma Ngomong di TV

Luhut Binsar Panjaitan
Luhut Binsar Panjaitan. (Foto: Kompas)

Terkini.id, Jakarta – Sejumlah pihak mengkritik kebijakan pemerintah yang memilih menambah utang negara, apalagi di tengah pandemi covid-19 ini.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun menantang pengkritik utang negara untuk bertatap muka dengannya.

Luhut mengaku ingin berbincang terkait penambahan utang negara selama pandemi virus corona atau Covid-19.

“Jadi kalau ada yang mengkritik kami, sini saya juga pengen ketemu. Jadi jangan di media sosial saja. Nanti ketemu kami, ngomong,” ujarnya melalui diskusi virtual, Jakarta, Selasa 2 Juni 2020.

“Enggak usah ngomong di TV lah, ketemu saya sini. Nanti dia kasih angkanya, saya tentara walaupun bukan lulusan ekonomi, saya bisalah jawab itu. Akan tetapi jangan rakyat dibohongin,” sambung dia lagi.

Menarik untuk Anda:

Mantan Komandan Khusus Satgas Tempur Kopassus tersebut mengungkapkan, utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih rendah ketimbang negara-negara lainnya seperti Singapura, Amerika Serikat dan Jepang.

“Singapura itu lebih dari 100 persen dari debt to GDP-nya. Begitu juga dengan Amerika, malah kita enggak tahu lagi berapa besar,” kata dia.

Luhut mengungkapkan, utang pemerintah Indonesia terhadap PDB akan mencapai 32 persen hingga akhir 2020.

Luhut mengungkapkan, utang pemerintah merupakan utang produktif. Dia meminta kepada para ekonom yang mengkritik utang negara untuk memberikan informasi tepat kepada masyarakat.

“Saya ini tentara, jadi belajar juga dari anak-anak muda yang ngerti. Jadi kita jangan enggak ngerti juga, bodoh-bodohin rakyat kita ngutang enggak benar. Utang kita itu produktif,” ucapnya lagi.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat total utang pemerintah hingga April 2020 mencapai Rp 5.172,48 triliun.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, total utang tersebut meningkat Rp 644,03 triliun atau 14,22 persen.

Total utang itu setara 31,78 persen terhadap PDB. Angka tersebut masih dalam batas aman dalam Undang-undang (UU) Keuangan Negara Nomor 17 tahun 2003 yang menetapkan batas maksimal rasio utang pemerintah sebesar 60 persen dari PDB.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Dukung Jokowi Reshuffle Kabinet, Iwan Fals: Resafel Aja Biar Seger

Tengku Zul Tanggapi Wacana Jokowi Rombak Menteri: Sudah Mau Runtuh, Dicegah Pakai Bambu

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar