Terkini.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dijuluki sebagai menteri segala urusan lantaran mengerjakan sejumlah pekerjaan diluar dari tugas pokoknya yakni kelautan dan investasi.
Julukan untuk Luhut ini mendapat respon dari pengamat politik Indonesia, Jamiluddin Ritonga yang mengatakan jika hal ini dibiarkan, maka dampaknya akan merusak wibawa Presiden Joko Widodo di mata masyarakat.
Beberapa pekerjaan yang dikerjakan Luhut diluar daripada tupoksinya sebagai Menko Marves yakni dimulai dari penanganan Covid-19 hingga terbaru dia diisukan ada dibalik isu penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Belakangan Luhut diketahui mengerjakan pekerjaan diluar tugas dan fungsinya sebagai Menko Marves, salah satunya menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Apdesi yang masa jabatannya sudah berlamngsung sejak enam bulan lalu.
Tanggapan pengamat itu dilontarkan dengan melihat Indonesia sebagai negara republik yang kepala negaranya adalah presiden, bukan sebagai negara monarki yang dipimpin oleh perdana Menteri.
- Luhut Nilai Prabowo Subianto Sebagai Sosok Pintar
- Luhut Sebut Sudah Tahu Gembong Ekspor Nikel ke China
- Luhut Yakin Indonesia Bisa Jadi Negara Berpendapatan Tinggi, Kapan?
- Kritik Subsidi Mobil Listrik, Said Didu Berikan Contoh Alur Merampok Rakyat Melalui Kebijakan
- Rocky Gerung Singgung Pemberontakan G30S PKI usai Luhut Bantah Indonesia Dikuasai China
“Hal itu tentu tidak baik, karena berdampak terhadap kepemimpinan presiden. Peran besar Luhut dalam Kabinet Presiden Jokowi tentu dapat berdampak pada turunnya wibawa Presiden di mata masyarakat”, kata Jamiluddin, dikutip dari laman RMOL.ID, Sabtu 2 April 2022.
Menurut Jamiluddin, potensi terjadinya kekacauan di Kabinet Kerja Jokowi sangat besar karena kemungkinan Menteri yang lain akan merasa keberatan jika tupoksinya dimasuki oleh Luhut,
Dia mengatakan seharusnya besar peranan Luhut di Kabinet Jokowi harus dikurangi karena menurutnya ada Menteri yang tidak suka dengan peranan itu namun tidak secara frontal mengungkapkannya.
“Hanya saja para Menteri itu tidak menunjukkannya ketidaksukaannya secara frontal. Jadi besarnya peran Luhut di kabinet Jokowi sebaiknya dikurangi”, katanya lagi.
Lebih lanjutm dia mengatakan jika pengurangan besaran peran Luhut di kabinet semata-mata untuk menjadikan satu nahkoda di negeri ini, yakni Presiden Jokowi dan juga agar kabinet Jokowi tetap solid.
“Hal itu diperlukan agar nahkoda di negeri ini hanya satu dan kabinet Jokowi tetap solid”, tandasnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
