Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Terkait penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 dari pemerintah kepada masyarakat, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy mengakui adanya warga yang sebetulnya tidak miskin namun dapat bansos tersebut.
Sebaliknya, kata Muhadjir, ada warga yang sebenarnya miskin tapi malah tak mendapatkan bansos itu.
Menurutnya, hal itu terjadi karena data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang masih berantakan. Ia menyebut ada 20 juta nama yang belum sinkron.
“Masih ada sekitar 20 juta nama yang belum sinkron dengan nomor induk kepegawaian yang nanti akan dijadikan sasaran (bansos),” kata Muhadjir, Rabu, 17 Juni 2020, seperti dikutip dari detikcom.
“Ada data yang berstatus inclusion error dan exclusion error yaitu orang miskin yang belum termasuk tetapi juga ada yang sebetulnya tidak miskin tapi selama ini menerima DTKS akibat perubahan status sosialnya mungkin,” jelasnya.
- Ribuan Alumni Perikanan Unhas Siap Berkumpul, Diramaikan Pameran UMKM
- Sensasi Bersantap di Ketinggian, Dome Baru Hyatt Place Makassar Tawarkan Pengalaman Premium
- Bursa Ketua Golkar Sulsel Mengerucut, Dua Nama Kantongi Restu DPP
- Sinergi TNI dan Masyarakat Percepat Akses Vital Penghubung Desa di Jeneponto
- Bank Indonesia Gelar Kembali South Sulawesi Investment Challenge di 2026, untuk Penguatan Investasi Berkelanjutan
Maka dari itu, pihaknya meminta kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membenahi permasalahan tersebut.
Nantinya, kata Muhadjir, yang miskin akan dimasukkan ke DTKS dan yang dianggap mampu akan dikeluarkan.
“Perapian DTKS ini akan sangat terkait dengan tugas atau tanggung jawab wewenang dari Kemendagri karena terkait langsung dengan di daerah masing-masing,” ujarnya.
Menurut Muhadjir, ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam penyaluran bansos. Salah satunya yakni masalah percepatan pemenuhan penerima manfaat dan percepatan penyaluran khususnya di wilayah Maluku, Papua, dan Papua Barat.
“Untuk evaluasi Juni 2020, progres penyaluran baik reguler maupun nonreguler masih akan terus diperbaiki. Provinsi yang perlu dilakukan percepatan penyaluran sembako adalah Papua Barat dan Papua, yang ini kira-kira kebijakan seperti apa untuk 2 provinsi ini,” ujar Muhadjir.
“Kemudian percepatan BST (bantuan sosial tunai) di wilayah Maluku, Papua dan Papua Barat,” tambahnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.