Menteri Bahlil Sebut Wacana Penundaan Pemilu Bisa Bagus untuk Investasi, Iwan Sumule: Logika Berpikir Keliru dan Cenderung Tolol

Terkini.id, Jakarta – Ketua Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule menanggapi Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia yang menyebut wacana penundaan Pemilu bisa bagus untuk investasi.

Iwan Sumule menyindir bahwa logika berpikir Bahlil tersebut keliru dan cenderung tolol.

“Logika berpikir keliru Bahlil dan cenderung tolol,” kata Iwan Sumule melalui akun Twitter pribadinya pada Kamis, 31 Maret 2022.

Iwan Sumule menyinggung bahwa salah satu faktor investor ingin berinvestasi adalah adanya jaminan dan kepastian hukum.

Oleh sebab itu, ia sepakat dengan Manteri Bahlil yang menyebut wacana penundaan Pemilu bisa baik untuk investasi.

“Jika konstitusi negara atau hukum tertinggi saja seenak udelnya mau dilanggar, bagaimana aturan hukum yang lebih rendah?” kata Iwan Sumule.

Dilansir dari Berita Satu, Menteri Bahlil mengimbau berbagai pihak tidak mengharamkan wacana penundaan pemilu ini.

Menurutnya, jika dikaji secara komprehensif dan sesuai aturan, wacana ini justru bisa bagus untuk investasi.

Hal ini disampaikan Bahlil usai diskusi publik Fraksi PKB DPR bertajuk “Menangkap Peluang Investasi Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Maret 2022.

“Jangan diharamkan (wacana penundaan pemilu) barang yang tidak haram. Menurut saya sesuatu pemikiran yang konstruktif untuk kebaikan bangsa dan negara termasuk penundaan pemilu, itu wajar-wajar,” katanya, dilansir dari Berita Satu.

Bahlil menyebut, parlemen sebagai lembaga demokrasi seharusnya memberi ruang terhadap berbagai wacana termasuk penundaan pemilu.

Yang terpenting, katanya, wacana tersebut dibahas dan direalisasikan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

“Jadi penundaan pemilu itu wajar-wajar saja asalkan berjalan sesuai konstitusi dan aturan UUD kita,” ujanya.

Sekarang, lanjut Bahlil, kelanjutan wacana pemundaan Pemilu ini ada di parlemen, khususnya MPR yang keanggotaannya terdiri dari DPR dan DPD. 

Ia menyebut, MPR lah yang bisa memastikan apakah wacana penundaan pemilu bisa diwujudkan atau tidak melalui amandemen konstitusi atau UUD 1945.

“Tinggal bagaimana proses di parlemen. Boleh atau tidak. Monggo diselesaikan di sini,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Bahlil menyatakan bahwa wacana penundaan pemilu ini berpengaruh pada investasi. 

Pasalnya, para pelaku usaha sangat membutuhkan kepastian khususnya setelah terdampak oleh pandemi Covid-19 selama 2 tahun lebih.

“Dari sisi investasi, pengusaha butuh kepastian, stabilitas politik. Kalau wacana penundaan bisa dilakukan secara komprehensif dan dalam mekanisme UUD, dalam pandangan saya itu akan bagus untuk investasi,” ujar Bahlil.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.