Menunggak Iuran BPJS-TK, 12 Perusahaan di Makassar Ditangani Kejaksaan

BPJS Ketenagakerjaan, menunggak bpjs, kejaksaan negeri makassar
BPJS Ketenagakerjaan

Terkini.id, Makassar – BPJS Ketenagakerjaan menggelar Rapat Koordinasi Tim Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan menghadirkan Kejaksaan Negeri Kota Makassar, Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar di Hotel Novotel, pada Kamis 25 Juli 2019

Pejabat Pengganti Sementara Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Makassar, Raden Harry Agung Cahya, mengatakan, rapat Koordinasi Tim Kepatuhan Kota Makassar diharapkan dapat menghasilkan beberapa kesepakatan dan program kerja eksekusi kepatuhan pemberi kerja.

“Beberapa program yang disepakati masing-masing instansi penegak hukum dan pelayanan publik yang tergabung dalam Tim Kepatuhan adalah menerbitkan surat edaran kepada pemberi kerja agar patuh terhadap program BPJS Ketenagakerjaan, penerbitan sanksi administratif, dan kunjungan bersama Tim Kepatuhan ke perusahaan yang bandel, ” ungkap Harry.

12 Perusahaan Menunggak Rp 3,72 Miliar

Demi meningkatkan efektivitas penanganan masalah hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara khususnya masalah tunggakan iuran kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Makassar dengan Kejaksaan Negeri Makassar, maka pada kesempatan ini juga diserahkan 12 Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan Negeri Kota Makassar dengan total tunggakan Iuran sebesar Rp 3.720.384.470,54,-, kata Harry

“Agar lebih meningkatkan efektivitas penanganan masalah hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara khususnya masalah tunggakan iuran maka dengan ini diserahkan 12 Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan Negeri Kota Makassar dengan total tunggakan Iuran sebesar Rp 3.720.384.470,54,” katanya.

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Kota Makassar, Adnan Hamzah mengungkapkan, bahwa ranah kerja sama Tim Kepatuhan ini berujung pada patuhnya perusahaan kedalam program BPJS Ketanagakerjaan baik dari sisi kepesertaan maupun pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami akan melakukan proses litigasi atau nonlitigasi atas surat kuasa khusus BPJS Ketenagakerjaan yang diserahkan kepada kami, bahkan kami akan upayakan setiap SKK ini memiliki ujung sanksi antara lain pidana, pailit atau pencabutan izin,” terang Adnan.

Pada Rapat Koordinasi Tim Kepatuhan disepakati beberapa program antara lain :

  1. Melakukan Surat Edaran kepada pemberi kerja agar patuh program BPJS Ketenagakerjaan
  2. Penerbitan Sanksi Administrasi
  3. Kunjungan bersama Tim Kepatuhan keperusahaan

Anggota Tim Kepatuhan :

Ketua: Kejaksaan Negeri Kota Makassar

Anggota :

  1. Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar
  2. Dinas Penanaman Modal
  3. PTSP Kota Makassar
  4. BPJS Ketenagakerjaan

Komentar

Rekomendasi

Sejumlah ASN di Jabar Protes Gajinya Dipotong Gara-gara Covid-19

Mantan Anggota MPR RI Asal Sulsel Meninggal Dunia

Lakukan Rapid Test, Ridwan Kamil Kaget 300 Warganya Positif Corona

Berjuang Lawan Covid-19, Dokter Tirta Sempat Berstatus PDP Corona

Positif Corona, Remaja Ini Dijemput Petugas Medis Covid-19

Presenter ‘Uang Kaget’ Bantah Video Syur yang Beredar adalah Dirinya

Guru Besar FKM UI Ungkap 3 Sumber Penularan Virus Corona

Viral di Facebook, Video Pasangan Remaja Tidur Bareng Tanpa Busana

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar