Miris, Dokter Gigi Ini Gagal Jadi PNS Hanya Karena Penyandang Disabilitas

Dokter Gigi Romi
Dokter Gigi Romi. (Foto: Langgam)

Terkini.id, Solok – Seorang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, Romi Syofpa Ismael, dibatalkan kelulusan PNS-nya oleh Bupati Solok Selatan karena menyandang disabilitas. Padahal dokter gigi ini sempat dinyatakan lulus.

Romi sendiri telah mengabdi di sebuah puskesmas di daerahnya di Solok Selatan, salah satu daerah tertinggal di Sumatera Barat, sejak 2015.

Dilansir dari Kompas, Selasa, 23 Juli 2019, pada tahun 2016 silam seusai melahirkan, Romi mengalami lemah tungkai kaki. Namun, keadaan itu tidak menghalangi dirinya untuk tetap bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat di Puskesmas Talunan.

Pada 2017, karena dedikasinya, Romi mendapat perpanjangan kontrak dan diangkat sebagai tenaga honorer harian lepas. Kemudian tahun 2018, Romi mengikuti seleksi CPNS. Romi diterima karena menempati ranking pertama dari semua peserta.

Namun sayangnya, kelulusan Romi sebagai PNS dibatalkan lantaran ada peserta yang melaporkan bahwa Romi mengalami disabilitas.

“Inilah yang tidak habis pikir. Kenapa tiba-tiba dibatalkan. Saat itu ada peserta yang melapor dan akhirnya laporan diterima, Romi akhirnya dicoret,” kata kuasa hukum Romi dari LBH Padang, Wendra Rona Putra, dikutip dari Kompas, Selasa, 23 Juli 2019.

PNS
Romi Syofpa Ismael. (Foto: Kompas)

Tanggapan Aktivis Penyandang Disabilitas

Menaggapi kasus yang menimpa Romi, Aktivis Penyandang Disabilitas Slamet Tohari mengaku prihatin.

“Ini sangat menyedihkan. Dokter gigi yang kaya gitu (Romi) kan sebenarnya bisa jadi PNS, apalagi nilainya kan terbaik,” kata Slamet kepada wartawan, Rabu, 24 Juli 2019.

Slamet mengatakan tindakan bupati yang membatalkan kelulusan Romi telah mencederai semangat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

“UU tersebut mewajibkan pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja,” ujarnya.

Apalagi, kata Slamet, pemerintah melalui Bappenas tengah membangun sumber daya manusia yang berkualitas, di antaranya dengan memberikan akses dan lapangan pekerjaan yang inklusif kepada penyandang disabilitas.

“Tetapi justru malah sebaliknya yang terjadi. Itu adalah sesuatu yang bertentangan. Setiap perusahaan itu wajib merekrut disabilitas dan khusus untuk pemerintah wajib merekrut dua persen. Nah, adanya berita itu kan sangat menyedihkan,” ucapnya.

Berita Terkait
Komentar
Terkini