Miris, Warga Nasrani di Daerah Ini Dilarang Rayakan Natal, Komnas HAM Beraksi

Semarak perayaan natal 2019

Terkini.id, Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menindaklanjuti pelarangan perayaan Natal di beberapa daerah Sumatera Barat.

Komnas HAM membuka komunikasi kepada Pemerintah daerah setempat, agar perayaan Natal di tempat itu dapat terlaksana dengan lancar.

Seperti disiarkan oleh CNN, Komnas HAM meminta Bupati, Gubernur dan Kapolda Sumatera Barat untuk memfasilitasi warganya agar dapat merayakan Natal dengan aman dan damai.

“Komnas HAM sudah meminta kepada Bupati, Gubernur dan Kapolda untuk memfasilitasi warga supaya bisa merayakan Natal penuh damai dan suka cita,” kata Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, Sabtu 21 Desember 2019 malam.

Beka menjelaskan fasilitas itu dapat berupa peminjaman sarana publik milik pemerintah daerah atau kepolisian. Ia pun meminta agar jaminan merayakan Natal dengan damai dapat diusahakan langsung oleh Presiden Joko Widodo selaku Kepala Negara.

Menarik untuk Anda:

“Kedepannya, Komnas HAM melalui kantor perwakilan Sumatera Barat terus mengupayakan supaya masalah ini bisa terselesaikan dengan segera,” lanjutnya.

Komnas HAM menyesalkan tindakan diskriminasi yang terjadi dan memandang pelarangan perayaan Natal sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Menurut Komisioner Komnas HAM, Chairul Anam, konstitusi sudah mengamanatkan penyelenggara negara untuk menghormati dan melindungi hak konstitusi warga negara, termasuk perlindungan dari perlakuan diskriminatif.

Ia juga menambahkan, lembaganya menyayangkan peristiwa itu mengingat bangsa Indonesia telah memiliki catatan panjang untuk menghormati setiap perbedaan.

“Setiap pelarangan menjalankan ibadah agama atau kepercayaan adalah bentuk pelanggaran HAM,” tegasnya.

Anam juga  menilai tantangan terbesar negara ini dalam beberapa tahun terakhir adalah intoleransi, bukan radikalisme. Pemerintah, nilai dia, tidak maksimal merawat toleransi dan mengembangkan budaya menghormati perbedaan.

“Instrumen kebijakan dan diskresi dibutuhkan untuk memulihkan kehidupan yang toleran,” ucapnya.

Sebelumnya, umat Kristiani di Kabupaten Dharmasraya dan Pesisir Selatan, Sumatera Barat, tidak bisa merayakan Hari Raya Natal bersama, kecuali di tempat ibadah resmi yang ditunjuk pemerintah.

Untuk Kabupaten Dharmasraya sendiri, larangan perayaan Natal dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten melalui surat pemberitahuan tertanggal 10 Desember 2019 lalu, merujuk pada pernyataan bersama pemerintah Nagari Sikabau, Ninik Mamak, tokoh masyarakat, dan pemuda Nagari Sikabau.

Terdapat tujuh poin kesepakatan bersama antara pihak-pihak tersebut. Salah satunya melarang pelaksanaan perayaan Natal dan perayaan Kristiani lainnya di Jorong Kampung Baru, Kabupaten Dharmasraya.

Beberapa alasan yang diungkapkan adalah menghindari dampak sosial pada masyarakat setempat atas keberadaan rumah yang dijadikan tempat ibadah umat Kristiani.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Perantau Asal Bulukumba di Arab Saudi Ikut Doakan Askar-Pipink

Arab Saudi Siap Donasi Rp 1,47 T ke WHO dan PBB untuk Penanganan Covid-19

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar