Monitoring Kepatutan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Kajati Sulsel Tegaskan Perkuat Kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan

Menurut dia, realisasi Surat Kuasa Khusus (SKK) pada tahun 2024 berhasil memulihkan iuran sebesar Rp 5,9 miliar dari 159 SKK yang diserahkan.

Sementara itu, pada tahun 2025 hingga saat ini, sejumlah Rp 204 juta iuran telah berhasil dipulihkan.

“Kami sampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan Kejati Sulsel dan jajarannya dalam melakukan pengawasan dan penegakan kepatuhan pembayaran iuran yang berhasil dipulihkan,”imbuhnya.

“Kolaborasi ini sangat penting dalam mencegah munculnya kemiskinan ekstrem dan anak putus sekolah, dengan memastikan hak-hak pekerja atas jaminan sosial terpenuhi,” jelas Mintje.

Sedangkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Sulsel, Jayadi Nas menambahkan bahwa masalah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan adalah masalah kemanusiaan yang harus ditangani dengan hati nurani oleh kepala daerah.

“Hal ini tidak hanya sekadar melaksanakan instruksi presiden, tetapi juga memberikan perlindungan bagi pekerja rentan dan non-ASN, khususnya di lingkungan pemerintahan,” ungkap Jayadi Nas.

Di tingkat Pemerintah Provinsi, Ranperda tentang penyelenggaraan jaminan sosial telah masuk tahap finalisasi. Selain itu, Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2014 telah mengatur kewajiban persyaratan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelayanan perizinan dan non-perizinan di Pemprov Sulsel.

“Inisiatif ini sejalan dengan arahan Inpres Nomor 2 Tahun 2021 yang meminta kepala daerah untuk membuat regulasi dan mengalokasikan anggaran guna mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya,” tandasnya.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.