Mutasi Jabatan Ditolak, Rudy Beralih Godok Izin Lelang Jabatan

Terkini.id, Makassar – Usulan rotasi mutasi Pemerintah Kota Makassar ditolak di Kemendagri. Sebab itu, Pemerintah Kota Makassar beralih fokus untuk meloloskan izin lelang jabatan eselon II. 

Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Dajamaluddin menegaskan akan tetap membuka lelang untuk jabatan eselon II atau Kepala Dinas yang lowong. 

Menyoal surat edaran Kemendagri yang melarang penggantian jabatan, Rudy menyebut bahwa kebijakan yang dilakukannya sudah benar.

“Lelang jadi, bedakan penggantian dan pengisian. Pergantian kalau ada orang disini kita ganti, itu tidak boleh menurut surat edaran Mendagri,” ujar Rudy di Baruga Anging Mammiri, Selasa, 29 Juli 2020.

“Tapi ini kosong mau diisi, itu beda. Pengisian yang akan kita lakukan,” sambungnya kemudian.

Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel ini, pengisian jabatan Eselon II dan lainnya yang lowong sangat penting. 

Ia pun meyakini, bisa mengantongi izin dari Kemendagri secepatnya mengingat pengisian merupakan hal yang perlu dilakukan saat ini.

“Pengisian jika sudah ada izin pusat maka kita isi, itu penting. Saya yakin pusat tidak ingin pemerintahan jalan pincang,” lanjut Rudy.

Lebih jauh, ia menilai bahwa jabatan yang lowong justru berimbas kepada pelayanan publik yang kurang maksimal. Padahal, pelayanan yang cepat kepada masyakarat sangat dibutuhkan.

“Nantilah, secepatnya. Masalah pelayanan adalah utama dan tanggung jawab saya makanya harus secepatnya,” tutup Rudy. 

Untuk diketahui, setidaknya sudah ada 12 jabatan eselon II yang lowong yang pejabatnya diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Di antaranya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pendidikan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2), Dinas Kesehatan, Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB), Dinas Kebudayaan, Dinas Kearsipan, dan Sekretaris DPRD Kota Makassar, serta Dinas Kesehatan Kota Makassar.

Menanggapi itu, Anggota Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD kota Makassar, Kasrudi mempertanyakan kebijakan Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin yang hendak melakukan lelang jabatan menjelang masa akhir jabatannya. 

Kasrudi mengganggap kebijakan tersebut tidak penting. Sebab, selain akan ada kepala daerah baru yang mengisi jabatannya, saat ini Makassar sedang disibukan dengan bencana Banjir dan Pandemi Covid-19. 

“Harusnya Pj Wali Kota fokus saja tangani Banjir dan Pandemi Covid-19, Ndak usah dulu utak-atik jabatan,” kata Kasrudi. 

Kasrudi menganggap orang yang tepat melakukan lelang jabatan adalah Wali Kota Makassar definitif.

“Biarkan saja nanti ada Wali Kota baru, biarkan dia yang lakukan lelang jabatan, karena belum tentu visi misi Pj sekarang sama dengan Wali Kota definitif nantinya,” lanjut Kasrudi.

Senada dengan itu, Legislator PAN, Sahruddin Said berujar bahwa saat ini Rudi Djamaluddin masih memiliki banyak pekerjaan rumah, terutama banjir dan pekerjaan fisik yang belum rampung.

“Sibuk terus Pj mau mutasi lah, lelang lah, mending suruh tangani banjir dan kerjaan fisik yang tidak beres, dan kegiatan lain untuk segera dirampungkan mengingat akhir tahun,” ujar Ajid, sapaan akrabnya. 

Sebelumnya, ambisi Penjabat Wali kota Makassar sempat terhenti dengan adanya Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang melarang adanya penggantian jabatan.

Hal tersebut tertuang di surat edaran (SE) resmi dengan nomor 820/6923/SJ yang diterbitkan 23 Desember 2020.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.