Terkini.id, Jakarta – Wacana perpanjangan masa jabatan presiden mulai disuarakan oleh partai koalisi Pemerintahan Joko Widodo. Alasannya, Indonesia butuh pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Merespon wacana teresebut, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem melalui Teuku Taufiqulhadi memberikan kecaman keras. Menurut Taufiq, usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tersebut tak bertanggung jawab.
Ia mengaku tak habis pikir karena ingin masa jabatan diperpanjang, lantas konstitusi harus dirusak.
“Kita tidak mampu membayangkan hanya karena ingin memperpanjang setahun atau dua tahun masa kepresidenan, lantas konstitusi mau diobrak-abrik,” ujar Taufiq dalam keterangannya dilansir dari Cnnindonesia.com pada Jumat 25 Februari 2022.
Dia berujar, wacana perpanjangan masa jabatan presiden demi tujuan pragmatis para politisi, tidak setara dengan kerusakan konstitusi yang ditimbulkan.
- Soal Timnas Israel dan Piala Dunia U-20, Adian Napitupulu Singgung Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
- Bela Bamsoet, Jokowi Center Minta Masa Jabatan Presiden Jokowi Ditambah Dua Tahun
- Wacana 3 Periode Presiden Joko Widodo, Dokumen Rahasia Bocor
- Curigai Reshuffle Kabinet Jokowi, Demokrat: Agenda Perpanjangan Masa Jabatan Presiden!
- Partai Pandu Bangsa Mengajukan Gugatan Terhadap DPR RI, KPU dan Kemenkes Agar Pemilu Dilaksanakan Pada Tahun 2026
Usul itu, kata Taufiq, tidak konsisten dengan jadwal Pemilu yang sudah disepakati pemerintah jatuh pada 14 Februari 2024. Menurutnya, usulan perpanjangan masa jabatan presiden, selain bertabrakan dengan konstitusi dan kesepakatan jadwal UU Pemilu, juga menghancurkan konsolidasi demokrasi.
“Usul perpanjangan masa ke presiden ini dengan cara membongkar UUD, sungguh tidak mempertimbangkan kehancuran lebih jauh dari rencana-renacana perbaikan demokrasi bangsa,” ujarnya.
Diketahui, wacana penundaan Pemilu sebelumnya disampaikan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Menurut Muhaimin, penundaan pemilu penting demi stabilitas pemulihan ekonomi akibat pandemi. PAN belakangan telah menyatakan siap mendukung usulan itu.
Selain karena ekonomi, PAN juga mempertimbangkan situasi politik global, terutama pasca invasi Rusia ke Ukraina pada Kamis 24 Februari 2022. PAN juga mempertimbangkan tingkat kepuasan masyarakat kepada Jokowi yang meningkat.
“Oleh karenanya, berbagai pertimbangan itu dan masukan dari masyarakat, kalangan, kami memutuskan setuju pemilu diundur,” katanya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
