Naskah Akademik Pemerintah Kota Jadi Kendala Pembahasan Ranperda New Normal

Terkini.id, Makassar – Naskah akademik ihwal new normal atau kenormalan baru dari Pemerintah Kota Makassar dinilai mendesak di tengah peningkatan kasus Covid-19. Akibatnya, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang kenormalan baru jadi terkendala.

Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar Kasrudi mengatakan pihaknya belum bergerak menyelesaikan dudukan hukum baru penerapan protokol Covid-19 lantaran pemerintah kota belum menyetor draft rancangan.

“Inilah saya bilang harusnya cepat pemerintah kota masukkan naskah akademiknya. Itu harusnya bisa lebih cepat apalagi prioritas, sehingga bisa dibahas di Bapemperda,” kata Kasrudi, Rabu, 20 Januari 2021.

Sebelumnya, Ranperda tersebut telah disahkan oleh Badan Pembentulan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Makassar pada November 2020. 

Mungkin Anda menyukai ini:

Kasrudi menilai peningkatan kasus Covid-19 perlu ditekan menggunakan regulasi yang lebih kuat sekelas Peraturan Daerah. Terlebih, kata dia, laporan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) peningkatan kasus sejak Desember silam tak lain disebabkan akibat menurunnya kesadaran masyarakat dalam penerapan Protokol Covid-19.

Baca Juga: Irwan Djafar Sebut Rudy Djamaluddin Wali Kota Prasmanan

Selain itu, juga terjadi peningkatan kasus Kantor DPRD. Sehingga dewan bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Kendati begitu, Kasrudi mengatakan pembahasan Prolegda menjadi skala prioritas seperti Ranperda New Normal.

“Ini memang harus cepat sehingga bisa juga dibentuk Pansusnya, kalau sudah terbentuk kan mereka ini bisa bekerja melihat kondisi. Maksudnya kalau memang tidak bisa dimaksimalkan dengan pertemuan (langsung) kan bisa dilakukan dengan aplikasi (daring),” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua IDI Makassar Siswanto Wahab menjabarkan kasus peningkatan Covid-19 di Kota Makassar sejak Desember lalu. Menurutnya kepatuhan masyarakat terhadap penerapan protokol kian berkurang. 

Baca Juga: Sosialisasi Perda Retribusi Sampah, Irwan Djafar: Untuk Mengedukasi Masyarakat

Hal itu sejalan dengan berubahnya status Makassar ke zona orange pada Oktober 2020.

“Yang muncul ini kan perlakuan kita beberapa bulan lalu, jadi itulah yang saya katakan bahwa kita ini terlalu dini mengatakan ini sudah bukan zona merah ini kita sudah lengah dan meremehkan jadi jelas ada peningkatan,” katanya.

Menurutnya kesadaran masyarakat harus ditumbuhkan, pemerintah juga diminta memberi sanksi tegas kepada siapa pun yang tidak menerapkan protokol kesehatan.

“Pemerintah sudah harus memberi sanksi tegas kalau perlu hentikan kegiatan-kegiatan acara yang kumpulkan banyak orang, ini harus dilakukan dengan tidak pandang bulu,” tutupnya.

Bagikan