Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Aktivis Politik, Nicho Silalahi melontarkan sindiran keras terhadap Istana Negara dan Presiden Jokowi saat menanggapi sebuah judul artikel pemberitaan soal ongkos ibu kota baru boleh menggunakan APBN.
Nicho Silahahi pun lewat cuitannya di Twitter, Minggu 23 Januari 2022, menyebut artikel pemberitaan merupakan bukti bahwa Istana adalah sarang hoax dan Jokowi telah membohongi publik.
Dalam narasi judul pemberitaan itu disebutkan bahwa Presiden Jokowi meralat janjinya soal pembiayaan ibu kota baru.
Jokowi, menurut judul artikel itu, telah membolehkan pembiayaan ibu kota baru di Penajam Paser Utara menggunakan APBN.
Terkait hal itu, Nicho Silalahi pun menyebut Istana Negara telah menyebarkan hoax dan Jokowi secara sah telah melakukan pembohongan publik.
- Bawaslu dan MK Disebut tidak Bisa Selesaikan Dugaan Kecurangan Pemilu, Aktivis ini Ajak Makzulkan Jokowi
- Kekayaan Nicke Widyawati jadi Sorotan, Nicho Silalahi: Yang Dilaporkan Aja Segini!
- Nicho Silalahi Ke Erick Thohir: Kalau Udah Tahu Bodoh Ya Mundur!
- Nicho Silalahi Kritik Keras Pengesahan RKUHP: Selamat Datang Orba Bertopengkan Merakyat
- Puan Maharani Hadiri Muktamar Muhammadiyah, Nicho Silalahi: Buat Apa Kalian Undang!
“Ini menjadi fakta bahwa Istanalah “SARANG HOAK”, dengan diralat janjinya maka itu membuktikan bahwa jokowi dengan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun dan secara sah meyakinkan telah melakukan “PEMBOHONG TERHADAP PUBLIK”,” cuit Nicho Silalahi.
Ia pun lantas mempertanyakan pendapat warganet apakah seorang pembohong masih layak menjadi pemimpin atau tidak.
“Apakah PEMBOHONG seperti ini masih layak memimpin?,” ujar Nicho Silalahi.
Adapun artikel pemberitaan yang ditanggapi Nicho Silalahi itu dimuat situs Kompas. Dalam isi pemberitaan itu disebutkan, pemerintahan Jokowi secara resmi mengumumkan skema pembiayaan pembangunan IKN Nusantara hingga 2024.
Skema pembiayaan itu akan lebih banyak dibebankan pada APBN yakni 53,3 persen. Sisanya, dana didapat dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), swasta, dan BUMN sebesar 46,7 persen.
Dengan kata lain, mayoritas dana untuk membangun IKN Nunsantara berasal dari uang APBN. Penggunaan uang rakyat ini dinilai banyak kalangan tak sesuai dengan janji Presiden Jokowi sebelumnya.
Kala itu, Jokowi berkomitmen untuk tidak akan membebani dana APBN. Pasalnya, pembangunan IKN dinilai akan membutuhkan pendanaan hingga hampir setengah kuadriliun atau Rp 466 triliun.
“Artinya anggaran, kita siap menjalankan keputusan ini, tetapi saya sampaikan ke Menkeu (Sri Mulyani) tidak membebankan APBN, cari skema agar APBN tidak terbebani,” kata Jokowi di Istana Negara pada Mei 2019 silam.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.